Oleh Veeramalla Anjaiah
Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan (PoJK),telah menjadi sarang kerusuhan sipil dan kekerasan yang didorong oleh tantangan ekonomi yang berat. Daerah tersebut telah mengalami masalah yang terus-menerus seperti inflasi yang tinggi, biaya utilitas yang selangit dan pemadaman listrik yang sering terjadi, yang telah membebani kehidupan penduduknya, lapor surat kabar Page3News.
Ketidakpuasan mencapai titik puncak dengan serangkaian protes yang menggarisbawahi tuntutan penduduk akan bantuan ekonomi dan otonomi politik yang lebih besar.
Kerusuhan dimulai dengan sungguh-sungguh pada tanggal 8 Mei 2023, ketika pemerintah Pakistan tiba-tiba menggandakan harga tepung, yang memicu protes luas di Rawalakot. Tekanan ekonomi ini bertambah parah pada bulan Agustus ketika harga listrik juga naik dua kali lipat, yang memicu demonstrasi lebih lanjut di Muzaffarabad. Tak lama kemudian, protes tambahan meletus di Mirpur.
Menanggapi keluhan ini, Komite Aksi Awami Gabungan Jammu Kashmir (JAAC), sebuah kelompok berbasis masyarakat sipil, dibentuk pada bulan Agustus 2023. Kelompok ini sejak itu menjadi garda terdepan gerakan, yang mengadvokasi keadilan ekonomi dan otonomi daerah.
Tuntutan JAAC mencerminkan aspirasi yang lebih luas dari penduduk PoJK. Organisasi tersebut telah menyerukan subsidi listrik dan tepung, penghapusan hak istimewa yang tidak perlu, yang dinikmati oleh politisi dan birokrat, dan kontrol lokal yang lebih besar atas sumber daya. Gerakan tersebut memperoleh momentum yang signifikan di bulan Mei 2024, ketika ribuan penduduk berbaris menuju ibu kota, Muzaffarabad, menuntut akuntabilitas dari elit politik dan bantuan ekonomi bagi penduduk.
Situasi berubah menjadi kekerasan dengan pengerahan Pakistan Rangers, yang intervensinya dianggap sebagai upaya untuk menekan protes dengan kekerasan. Bentrokan di Muzaffarabad mengakibatkan kematian tiga pengunjuk rasa dan banyak lainnya cedera. Penggunaan gas air mata dan amunisi aktif oleh Rangers hanya memicu kemarahan publik. Pada tanggal 12 Mei 2024, setelah diskusi tingkat tinggi antara Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri PoJK Chaudhry Anwarul Haq, subsidi sebesar PKR23 miliar untuk tepung dan listrik diumumkan. Namun, langkah-langkah dari bantuan tersebut tidak banyak membantu meredakan kerusuhan, karena tuduhan penyalahgunaan dana muncul, yang semakin mengikis kepercayaan publik.
Menurut situs News18.com, PoJK telah lama diabaikan, dieksploitasi, dijarah dan dirampok oleh kediktatoran militer dan pemerintah Pakistan serta tidak memiliki infrastruktur dasar dan penting seperti konektivitas seluler, jalan raya, layanan kesehatan dan pendidikan.
PoJK sedang mengalami kekacauan besar, dengan kehidupan normal yang sangat terganggu akibat penindasan protes yang keras oleh pasukan keamanan Pakistan. Wilayah tersebut dalam keadaan genting, dengan komunikasi seluler dan internet terputus serta lembaga pendidikan yang ditutup tanpa batas waktu. Situasi meningkat secara dramatis dalam seminggu terakhir, terutama setelah penangkapan pre-emptif para pemimpin lokal oleh polisi Pakistan untuk mencegah pawai panjang mereka ke ibu kota daerah, Muzaffarabad, pada tanggal 11 Mei.
Selama lebih dari setahun, PoJK telah menyaksikan protes yang menuntut layanan penting dari pemerintah Pakistan yang acuh tak acuh dan administrasi klien lokalnya yang tidak berdaya di Muzaffarabad. Kerusuhan dimulai pada bulan Mei 2023 ketika penduduk Rawalakot di distrik Poonch memprotes kenaikan biaya listrik dan pencabutan subsidi gandum serta bahan pokok lainnya yang menambah kesengsaraan masyarakat di tengah meningkatnya inflasi di wilayah yang sangat terbelakang ini. Kerusuhan sipil menyebar ke seluruh PoJK, yang memunculkan kebijakan represif sistematis pemerintah Pakistan selama beberapa dekade.