Oleh Veeramalla Anjaiah
Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC) pada tanggal 13 Januari mengumumkan batas waktu 13 Februari bagi pemerintah federal Pakistan untuk memulihkan mahasiswa Baloch yang hilang, lapor saluran berita ARY News.
Hakim Mohsin Akhtar Kyani mengeluarkan perintah tertulis untuk sidang kasus hilangnya siswa Baloch.
Pengadilan juga meminta laporan akhir semua orang hilang di Baloch yang mencapai rumah mereka dari federasi, menurut ARY News.
Sesuai perintah tertulis, pengadilan telah memperpanjang batas waktu pemulihan mahasiswa Baloch yang hilang hingga tanggal 13 Februari.
"Pengadilan tidak meminta pernyataan sumpah dari Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Pertahanan serta lembaga keamanan untuk saat ini. Jika orang yang hilang tidak ditemukan, pernyataan sumpah akan diminta dan proses hukum akan dimulai," demikian bunyi perintah pengadilan.
Balochistan adalah provinsi terbesar di Pakistan berdasarkan luas daratan. Negara ini sangat kaya akan sumber daya alam tetapi jumlah penduduknya sedikit. Provinsi ini dianeksasi oleh Pakistan pada tahun 1948, segera setelah pemisahan dari India, dan sejak itu terjadi gerakan separatis. Banyak warga Baloch mengatakan mereka merasa menjadi sasaran penindasan negara.
Ada beberapa kelompok separatis yang berpendapat bahwa mereka terpinggirkan secara ekonomi dan miskin dibandingkan wilayah lain di Pakistan. Tentara Pembebasan Balochistan adalah kelompok bersenjata paling berbahaya.
Menurut jurnal The Diplomat, penghilangan paksa adalah hal biasa dan diyakini secara luas sebagai bagian dari operasi pemberantasan pemberontakan di Balochistan. Korban penghilangan paksa termasuk pekerja politik, jurnalis, pembela hak asasi manusia, dan pelajar. Siapa pun yang hanya dicurigai bersimpati dengan kelompok separatis, atau memiliki hubungan dekat dengan mereka, berisiko diculik.
Pakistan menganggap penghilangan orang sebagai kebijakan negara.