Oleh Veeramalla Anjaiah
Orang-orang dari Kashmir yang diduduki Pakistan (PoK) terpaksa bermigrasi ke negara lain karena kebijakan represif brutal Pakistan, kata Junaid Qureshi, seorang analis riset dan aktivis Kashmir dari Amsterdam, Belanda, kepada PBB baru-baru ini.
Hal tersebut disampaikannya pada Sidang Hak Asasi Manusia PBB ke-54 di Jenewa, Swiss.
"Dalam bencana kapal migran terburuk di Laut Mediterania, sebuah kapal yang membawa 750 orang terbalik pada bulan Juni tahun ini. Setidaknya 300 orang dari Pakistan, termasuk 135 dari Jammu dan Kashmir [J&K] yang dikelola Pakistan tewas. Tragedi seperti ini telah berulang kali terjadi di masyarakat Pakistan, yang melihat krisis ekonomi, politik dan iklim yang menghancurkan yang tidak ada habisnya sehingga memaksa mereka untuk mengungsi," lapor kantor berita ANI mengutip pernyataan Quereshi.
Qureshi adalah direktur Yayasan Eropa untuk Studi Asia Selatan (EFSAS) yang berbasis di Amsterdam.
Sejumlah besar pemuda dari J&K yang diduduki Pakistan harus melakukan perjalanan berbahaya akibat kondisi kehidupan yang buruk dan lingkungan yang menyesakkan yang diciptakan oleh rezim yang menindas.
"Masalah Jammu dan Kashmir rumit, namun Islamabad tidak mempunyai fokus di sana, karena wilayah kerajaan [princely state] tersebut telah secara sah digabung ke India. Pertanyaan utamanya adalah, apakah penguasa pendudukan dibiarkan untuk menguasai wilayah tanpa hak legal, menyebutnya Azad atau merdeka namun memperlakukannya seperti sebuah koloni untuk dieksploitasi dan diserahkan, serta memiskinkan rakyatnya melalui kebijakan yang eksploitatif dan kurang perhatian, sehingga memaksa mereka meninggalkan negara tersebut dalam jumlah besar hanya untuk memastikan kelangsungan hidup mereka," jelas Quereshi kepada PBB.
Ia mengatakan bahwa perdagangan manusia masih merupakan "industri" yang berkembang pesat di Pakistan dan bertahan berkat dukungan para politisi dan pejabat yang tidak bermoral. Hal ini digarisbawahi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, yang meminta negara untuk mengambil tanggung jawab "atas perannya" dalam tragedi Yunani.
EFSAS adalah lembaga pemikir dan penelitian kebijakan independen di Asia Selatan.
Menurut situs webnya, penelitian mendasar lembaga ini berkonsentrasi pada resolusi konflik, hubungan India-Pakistan, konflik Kashmir, terorisme agama, radikalisasi dan ekstremisme yang berasal dari kawasan Asia Selatan. Organisasi ini didanai oleh Direktorat Jenderal Migrasi dan Dalam Negeri Komisi Eropa.