Oleh Veeramalla Anjaiah
Keuangan pembangunan dan perjanjian pertukaran mata uang China adalah bagian dari perilaku hegemoniknya
Kebangkitan global China dalam hal keterlibatan ekonomi dengan dunia tidak hanya karena pinjaman keuangannya tetapi sudah ada banyak faktor penting lainnya yang masuk ke dalam kerangka keuangan pembangunannya juga.
Dengan populasi 1,42 miliar orang dan produk domestik bruto (PDB) sebesar AS$18,73 triliun, China memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Aspek-aspek seperti perjanjian pertukaran mata uang yang merupakan perjanjian bilateral antara dua negara yang memfasilitasi pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya pada nilai tukar yang telah diputuskan, terbukti menjadi bagian penting dari strategi pemaksaan ekonomi China.
Pada tahun 2021, sebuah laporan yang bersumber dari People's Bank of China (PBOC) mengklaim bahwa China memiliki fasilitas pertukaran dengan lebih dari 40 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan telah menyetujui kesepakatan senilai lebih dari 4 triliun yuan ($570 miliar) dengan mitranya.
Bank Indonesia dan People's Bank of China sepakat untuk memperbarui perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal. | Sumber: bi.go.id
PBOC dan Bank Indonesia (BI), Bank sentral Indonesia, telah memperbarui Currency Swap Arrangement (CSA) bilateral pada tanggal 21 Januari 2022. Aturan tersebut mencakup hingga Rp 550 triliun ($38,8 miliar) dan berlaku selama tiga tahun. CSA dibuat pada tahun 2009 dan telah diubah beberapa kali.
"Perjanjian ini selanjutnya akan mempromosikan perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal untuk pembangunan ekonomi kedua negara serta menunjukkan komitmen kedua bank sentral untuk memperkuat stabilitas pasar keuangan," kata Bank Indonesia dalam siaran pers pada 27 Januari 2022.
Terlebih lagi, perjanjian pertukaran mata uang ini juga merupakan upaya otoritas China untuk menginternasionalkan mata uang China demi menggoyahkan kubu dolar di pasar internasional. Namun, dalam upaya seperti itu, metode Beijing sejauh ini dianggap bermasalah karena berbagai alasan.
China dalam 10 tahun terakhir telah secara luas memperoleh pengaruh yang signifikan terhadap negara-negara merdeka dan proses pengambilan keputusan otonom mereka. Melalui perjanjian pertukaran mata uang tersebut, Beijing telah memberikan dukungan likuiditas dan keuangan kepada negara-negara berhutang, terutama yang menghadapi krisis mata uang atau neraca pembayaran.