Oleh Veeramalla Anjaiah
Hari ini, tepat 73 tahun yang lalu (1 Oktober 1949), ketua Partai Komunis China (PKC) Mao Zedong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat China (RRC) di Beijing.
Keberadaan RRC, di bawah kekuasaan otoritatif PKC, menimbulkan beberapa tantangan bagi Asia dan seluruh dunia. RRC telah lebih sering menantang demokrasi, kebebasan pribadi, hak asasi manusia, supremasi hukum dan kebebasan navigasi. Sejak lahir, sejarah RRC telah dirusak oleh kekerasan dan kematian besar-besaran.
RRC didirikan setelah perang saudara yang panjang dan berdarah 1927-1949 (kecuali 1937-1945) antara pasukan Republik China (ROC), yang diperintah oleh Kuomintang (KMT), dan kelompok pemberontak PKC. Akhirnya, PKC menjadi pemenang dan para pejabat ROC beserta pasukannya pindah ke Taiwan.
Selama 73 tahun pemerintahan PKC, periode 27 tahun di bawah Mao adalah rezim terburuk, di mana jutaan orang China terbunuh di bawah Kelaparan Besar (1959 hingga 1962) dan Revolusi Kebudayaan (1966-1969).
"Dalam Revolusi Besar Kebudayaan Proletar 1966-1969, anak-anak muda ditekan untuk mencela orang tua mereka, memukuli guru-guru mereka dan menghancurkan buku-buku mereka. Hampir tidak mungkin ada serangan yang ditargetkan secara fatal pada nilai-nilai inti peradaban kuno dan canggih China," komentar akademisi Perry Link di kantor berita DW.
Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang setia kepada PKC, telah mencaplok Republik Turkistan Timur Kedua (ETR) pada tanggal 22 Desember 1949. Pada tahun 1950, PLA mencaplok Tibet.
Kamp reedukasi Muslim Uyghur di Xinjiang | Sumber: wikipedia.org
Otoritas China yang didominasi Han, terlibat dalam penghancuran identitas etnis minoritas Muslim Uyghur di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR), nama administratif yang diberikan oleh RRC kepada bekas ETR, dengan sinisasi Islam yang kuat, mempertahankan pengawasan intrusif melalui penyebaran infrastruktur keamanan dengan teknologi digital dan melakukan kebijakan represif yang keras melalui lembaga keamanan di kamp-kamp interniran.
Pelanggaran hak asasi manusia yang brutal dan sistematis serta tindakan keras terhadap komunitas etnis Tibet, Uyghur, Kazakh, Mongol dan Kyrgyz membuat China menjadi negara yang terkenal dalam pelanggaran hak asasi manusia. Banyak negara dan aktivis hak asasi manusia menuduh bahwa China telah melakukan genosida terhadap etnis minoritas agama.