Turki, negara lintas benua yang terletak di Asia (97 persen wilayah di Asia) dan Eropa (3 persen), memiliki sejarah gemilang di masa lalu. Kekaisaran Ottomannya mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat dan Afrika Utara dari abad ke-14 hingga awal abad ke-20.
Presiden Turki yang ambisius Recep Tayyip Erdogan, yang ingin menjadi pemimpin dunia Muslim, menantang dominasi Arab Saudi di Timur Tengah di satu sisi dan di dunia Muslim di sisi lain.
Baik Turki dan Arab Saudi sedang berjuang untuk mendapatkan pengaruh dan kekuatan strategis di Timur Tengah dan di dunia Muslim melalui pemerintah proksi dan kelompok oposisi di beberapa negara. Ini seperti perang dingin yang nyata.
Erdogan, yang telah memerintah Turki sejak tahun 2003, adalah orang yang konservatif yang mendukung kelompok-kelompok radikal.
Antara tahun 2003 hingga tahun 2008, hubungan antara Turki dan Arab Saudi relatif baik. Raja Saudi Abdullah bin Abdulaziz Al Saud mengunjungi Turki pada tahun 2006 dan 2007. Erdogan telah secara teratur mengunjungi Arab Saudi sejak tahun 2003.
Masalah dimulai dengan pemberontakan Musim Semi Arab (Arab Spring) pada tahun 2008. Turki secara terbuka mendukung Ikhwanul Muslimin (MB) atau Muslim Brotherhood di banyak negara Arab. MB merupakan sebuah kelompok radikal.
"Kepemimpinan Arab Saudi menentang Ikhwanul Muslimin. Mereka melihatnya sebagai ancaman bagi stabilitas domestik mereka sendiri," Nader Habibi, seorang sarjana di Pusat Studi Timur Tengah Crown yang berbasis di AS, mengatakan kepada situs web BrandiesNOW baru-baru ini.
Erdogan yang ambisius mati-matian mencari kesempatan untuk menyerang Arab Saudi.
Pada bulan Maret 2011, Arab Saudi melakukan intervensi di Bahrain yang mayoritas Syiah dengan mengirimkan pasukan untuk membantu pemerintah Bahrain untuk menekan kerusuhan anti-pemerintah lokal.
Erdogan, yang merupakan Perdana Menteri Turki saat itu, mengutuk intervensi Arab Saudi dan menggambarkan intervensi tersebut sebagai "Karbala baru". Ia menyerukan penarikan segera pasukan Saudi dari Bahrain.
Pada tahun 2012, MB memenangkan pemilihan Mesir dan berkuasa. Namun pada tahun 2013, pemerintahan MB digulingkan oleh militer Mesir. Pemerintah Mesir melarang MB dan menyatakannya sebagai organisasi teroris. Arab Saudi, Bahrain, Rusia, Suriah dan Uni Emirat Arab (UEA) juga menganggap MB sebagai sebuah organisasi teroris. Riyadh dan Abu Dhabi juga melarang MB.