Selama Dialog Shangri-La ke-16, yang diadakan pada tanggal 2-4 Juni di Singapura, teka-teki Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu topik utama yang didiskusikan oleh para ahli militer dan menteri pertahanan terkemuka dari lebih dari 50 negara. Indonesia selalu meminta para negara claimant harus duduk bersama dan mencari solusi untuk sangketa Laut China Selatan. dengan negosiasi damai. Vietnam adalah negara pengklaim terbesar kedua dalam isu LCS, yang disebut oleh Vietnam sebagai Laut Timur. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pandangan Vietnam terhadap Laut Timur, Code of Conduct (CoC), perdamaian dan keamanan regional serta aspek-aspek lainnya, wartawan senior Indonesia Veeramalla Anjaiah mewawancarai Wakil Menteri Keamanan Umum Vietnam Bui Van Nam di Singapura. Berikut adalah kutipan wawancaranya.
Pertanyaan: ASEAN dan China pada tanggal 18 Mei mencapai kesepakatan (framework agreement) mereka mengenai CoC di LCS di kota Guying, China. Meskipun banyak detil yang belum tersedia, banyak analis sudah menyebutnya sebagai langkah besar untuk menurunkan tegangan yang ada. Bagaimana pendapat Anda mengenai susunan kesepakatan ini?
Jawaban: “Vietnam menyambut baik kegiatan apa pun yang berkontribusi dalam mempertahankan perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kebebasan navigasi khususnya penerbangan di atas Laut Timur dan di wilayah tersebut secara keseluruhan, termasuk kepatuhan yang ketat terhadap dokumen DOC [(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)] serta mendorong kesimpulan CoC.
Selama beberapa tahun terakhir, sudah ada banyak kemajuan dalam proses negosiasi CoC. Vietnam dan anggota-anggota ASEAN lainnya serta China telah berusaha untuk mempercepat finalisasi dari sebuah CoC yang mengikat secara hukum, komprehensif dan substantif.
Sudah menjadi keinginan semua negara untuk mempertahankan perdamaian, stabilitas, keamanan, keselamatan dan kebebasan navigasi serta penerbangan di atas Laut Timur. Maka dari itu, ASEAN selalu setuju terhadap penyelesaian negosiasi lebih cepat CoC yang mengikat secara hukum, komprehensif dan efektif, yang akan berkontribusi dalam memastikan perdamaian, stabilitas, keamanan dan keselamatan serta penerbangan di atas Laut Timur; menciptakan lingkungan yang baik untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut [UNCLOS] 1982.
Pertanyaan: Pembangunan massal di pulau-pulau LCS yang mengubah status quo, serta militerisasi dan pelepasan sistem persenjataan di LCS telah menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan di wilayah ini. Langkah-langkah spesifik apa yang menurut Anda harus diambil untuk menghindari konflik di LCS?
Jawaban: Pembangunan massal mengubah status quo, militerisasi dan pelepasan sistem persenjataan di LCS dapat mempersulit keadaan serta meningkatkan ketegangan, yang sangat mempengaruhi keamanan dan kebebasan navigasi serta penerbangan dan juga mengancam perdamaian serta stabilitas di kawasan ini. Kegiatan-kegiatan tersebut melanggar hukum internasional dan DOC.
Vietnam adalah negara yang cinta damai. Kami mengerti konsekuensi dari konflik dan perang; kami percaya bahwa semua negara progresif di dunia juga cinta damai. Jadi, untuk menghindari konflik di Laut Timur, saya pikir kita harus fokus terhadap langkah-langkah berikut:
- Pertama, semua negara harus tenang dan melakukan penahanan diri; menghentikan kegiatan-kegiatan sepihak yang mengarah kepada situasi-situasi rumit serta mengubah status quo; demiliterisasi dan tidak menggunakan atau mengancamkan untuk menggunakan kekerasan; memperkuat dialog untuk membangun rasa saling percaya dan memecahkan perbedaan.
- Kedua, meningkatkan kerja sama dan menerapkan secara efektif tindakan pencegahan yang sudah ada seperti Kode Etik untuk Pertemuan yang tidak direncanakan di Laut [CUES – Code for Unplanned Encounters at Sea], hotline diplomatik ASEAN-China untuk menangani kejadian-kejadian maritim yang tak terduga di laut serta mekanisme kerjasama di antara lembaga-lembaga penegak hukum.
- Ketiga, ASEAN dan China harus menyelesaikan sebuah CoC yang mengikat secara hukum, komprehensif dan substantif sesegera mungkin. Karena ini akan berkontribusi dalam memastikan perdamaian, stabilitas, keamanan, keselamatan dan kebebasan navigasi serta penerbangan di Laut Timur; menciptakan lingkungan yang baik untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai serta sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS. Dan, selagi menunggu CoC, semua negara harus mematuhi DOC.