Sikap Polri untuk Antisipasi Keamanan Pemilu 2014

Perhelatan menjelang Pemilihan Umum 2014 sebentar lagi akan berlangsung. Segala persiapan maupun kesiapan masih terus dilakukan. Sementara itu dari segi keamanan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan agar keamanan menjelang kampanye nanti dipastikan baik, khususnya bagi Polisi Republik Indonesia  atau Polri untuk bertindak lebih  professional dan proposional, serta bersikap netral dalam mengantisipasi adanya gangguan keamanan jelang pemilu nanti.

Memang dalam keadaan ini tugas yang diemban kepolisian memang sangatlah strategis. Dengan kata lain, instruksi SBY harus segera disikapi untuk menjaga keutuhan bangsa dengan landasan hukum yang ada. Apalagi terkait dengan tugas pengamanan pemilu 2014 nanti, setidaknya tugas yang diemban Polri untuk menjaga keamanan bangsa ini harus lebih maksimal lagi.

Sementara itu, dalam hal kompetisi politik merupakan salah satu pilar atau landasan demokrasi di Indonesia. Setidaknya cara inilah yang merupakan salah satu cara terbaik untuk memilih salah satu pemimpin negara pada saat ini. Sementara itu, dalam perjalanannya pemilu di Indonesia menganut asas ‘luber’ Langsung Umum Bebas dan Rahasia, kemudian di era reformasi berkembang menjadi asas ‘Jurdil’ Jujur dan Adil.

Oleh sebab itulah kiranya berlangsungnya pemilu 2014 nanti berjalan dengan aman dan baik tanpa adanya konflik-konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban. Dan bagi kita sebagai rakyat yang taat akan hukum kiranya ikut menjaga keamanan dan ketertiban, dan harus dipahami bersama bahwa tugas dan tanggung jawab membuat keseluruhan pemilihan umum aman, tertib damai serta bukan hanya ada dipundak Polri saja, melainkan semua elemen rakyat untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan bangsa ini.

Penulis juga menilai dalam penyelesaian masalah keamanan ini tidak hanya mengendalikan dan mengedepankan aparat keamanan saja. Apalagi jika penyelesaiannya dapat dianggap hanya dengan menggunakan senjata. Karena menurut penulis dibutuhkan koordinasi yang intensif antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilu dengan aparat keamanan dalam mengantisipasi munculnya masalah keamanan.

Begitu pula terhadap peningkatan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Karena diyakini dengan peningkatan toleransi antar umat beragama, nantinya menjelang pelaksanaan pemilu 9 April 2014 mendatang benturan antar kelompok masyarakat tidak terjadi. Dengan kerukunan sosial tersebut menciptakan iklim yang cukup positif serta mencegah konflik-konflik yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, tugas pengamanan menjelang pemilu nanti dapat sedikit teratasi dengan kerukunan sosial ini. Kebersamaan diantara anak bangsa dalam menjaga kerukunan sosial menjadi kunci utama untuk menghindarkan negeri ini dari berbagai benturan dan kekerasan sosial untuk menghadapi pesta demokrasi lima tahunan pada 2014 mendatang.