Mata dunia boleh saja terpaku pada Korea Selatan sebagai negara peraih gelar The Best E-Government In The World namun masyarakat Indonesia tetap harus berbangga dan mendukung hasil negri sendiri. Daerah-daerah penerap E-government di Indonesia kini tengah berjuang keras. Meski harus merangkak beberapa daerah berhasil mewujudkan pelayanan public prima bagi masyarakatnya. Salah satu contoh adalah Kabupaten Sragen, sebuah daerah di bagian selatan Jawa Tengah. Kini Kabupaten Sragen telah memiliki 13 aplikasi sistem untuk kantor pemerintah dan rumah sakit serta membangun jaringan ke 208 desa dan menyerahkan 17 izin yang bisa diurus pada tingkat kecamatan. Saat ini sudah 59 izin dan 10 non-perizinan yang di proses menggunakan e-government.
Berangkat dari kesadaran akan kebutuhan pelayan public yang lebih efektif dan efisien serta fleksibitas terhadap perkembangan jaman, pemerintah Kabupaten Sragen berusaha mewujudkannya melakui penerapan e-government pada level daerah. Di awal penerapannya selain memberikan sosialisasi dan pelatihan TI bagi operator- operator di satuan kerja pemerintah Kabupaten Sragen juga merekrut Sumber Daya Manusia ahli lulusan TI dan Komputer. Total tenaga professional awal yang direkrut 112 orang. Empat di antaranya ahli TI yang kemudian dijadikan staf di Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE). Sebelum Kebijakan E-KTP pemerintah Sragen telah berinovasi dengan kemudahan pengurusan KTP (hanya butuh waktu dua menit dan biaya RP. 5.000,-) yang diberlakukan serentak di seluruh kecamatan Sragen. Tidak hanya berhenti pada kecepatan dan keterjangkauan biaya pelayanan saja KTP penduduk Sragen secara otomatis akan masuk ke sistem database kecamatan tersebut sehingga tidak memungkinkan penduduk memiliki identitas ganda karena ia tidak lagi dapat mengurus KTP di kecamatan lain sejak 2006 dengan memanfaatkan Wide Areal Network yang dapat menghubungkan antarsatuan kerja dan seluruh kantor kecamatan di Kabupaten Sragen. Sistem jaringan ini dikelola Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE).
Infrastruktur pendukung yang terdapat di Kabupaten Sragen antara lain system informasi (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - KANTAYA (Kantor Maya), SIM Perijinan Terpadu, SIPAW (Sistem Informasi Perdagangan Antar Wilayah), SIM Kepegawaian, SIM Keuangan Daerah, SIM Kependudukan, SIM Pertanahan, Billing System RSUD Billing System PDAM dsb) serta jaringan yang terkoneksi selama 24 jam sehari 7 hari seminggu pada semua kecamatan, desa, dinas dan SKPD, dengan 125 total buah PC. Koneksi Intranet/internet untuk publik dipasang di lingkungan Rumah Dinas Bupati/Pendopo, Kompleks Setda dan Alun-alun Sasono Langen Putro. Pada tahun 2010 semua Satker, Kecamatan, BUMD, Desa/Kelurahan sudah terjangkau Jaringan Sistem Informasi yang terintegrasi secara on-line, sehingga pelayanan publik akan optimal dan masyarakat terbiasa memanfaatkan IPTEK.
Implementasi e-government dapat berjalan dengan baik berkat komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk komitmen tersebut berupa dukungan alokasi dana yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2002, Pemerintah Kabupaten Sragen membuat visualisasi potensi daerah dalam bentuk CD (compact disk) dengan dana Rp 50 juta. Selanjutnya, kru kantor PDE juga membuat sistem komputerisasi Perda. Tahun 2004 dialokasikan dana sebesar Rp 325 Juta untuk seluruh kecamatan, tahun 2005 sebanyak Rp 425 Juta dan terakhir pada tahun 2006 dananya meningkat menjadi Rp 1,1 Milyar yang dialokasikan untuk penguatan dan peningkatan sistem di semua jaringan online serta pem bangunan Media Centre
Kini usaha keras yang dirintis Kebupaten Sragen dapat dinikmati hasilnya. Website pemerintah www.sragenkab.go.id berhasil meraih E-Government award tahun 2007. Penghargaan lain yang juga berhasil dikantongi adalah The Best E - Government Award serta Anugrah Innovative Government dari Menteri Dalam Negeri dan di Tahun 2011 meraih INAICTA. Untuk menyebarkan keberhasilannya Pemerintah Kabupaten Sragen membantu daerah lain khususnya sebagai konsultan e-government seperti Lebak Banten, Balangan Kalimantan Selatan, Kota Dumai Riau. Beberapa daerah yang akan menyusul dikerjakan, antara lain adalah Kabupaten Bone, Maros, Bangli Bali, Pacitan, Banyuwangi dan Kabupaten Tegal.
Terbukti ketika pemerintah daerah mau membuka diri terhadap perkembangan jaman dan sadar akan kebutuhan pelayanan prima yang harus diberikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat maka daerah dapat berkembang. Penerapan e-government di daerah juga dapat tercapai ketika ada komitmen kuat dari seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Bentuk dukungan pemerintah dapat berupa alokasi dana seperti yang diketahui bahwa pendelegasian tugas akan lebih efektif jika disertai dengan anggaran. Masyarakatpun dapat memberikan dukungannya dengan bantuan tenaga serta pikiran jika memang memiliki keahlian guna meningkatkan kualitas e-government. Bentuk dukungan lainnya dapat dilakukan masyarakat dengan memberik kritik ataupun saran demi terciptanya pelayanan public dalam bingkai good governance.
Dengan kemudahan akses internet yang semakin meluas harusnya dapat mengurangi angka gagap tekhnologi (gaptek) masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kabupaten Sragen yang memudahkan akses internet bagi seluruh lapisan masyarakat maupun satuan kerja pemerintah daerah sebagai bekal bersaing pada ranah global. Dengan memanfaatkan tekhnologi utamanya media internet sebagaimana mestinya serta kemauan untuk terus belajar, masyarakat Indonesia pada akhirnya akan mampu bersaing dengan Negara maju. Jadi OPTIMISLAH!
Sumber:
http://xa.yimg.com/kq/groups/22965568/1834105345/name/mudkun.pdf
http://komunitassragen.multiply.com/journal/item/58?&show_interstitial=1&u=/journal/item
