Dengan datangnya pandemic COVID-19 semua terasa amat berbeda beberapa bulan belakangan ini. Tak hanya di Negara lain. Di Indonesia pun ikut terkena efek dari krisis kesehatan dan ekonomi karena wabah asal Cina itu.
Tradisi-tradisi yang biasa dilakukan masyarakat seketika berubah. Tadinya bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga sekarang tidak. Situasi ini membuat suasana hari raya Idul Fitri begitu hambar. Tradisi berkunjung dan halal bi halal hanya dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi di android masing-masing.
Seolah alam memberikan pelajaran berharga manusia hidup secara individualistis dengan mengabaikan nasib lingkungannya. Partai Demokrat sebagai partai yang pernah berkuasa selama 10 tahun sudah mewanti-wanti agar pandemic ini harus diperangi dengan protokoler yang disarankan oleh lembaga kesehatan dunia (WHO). Bukan malah dijadikan kawan karena belum sepenuhnya wabah asal Cina ini hilang dari muka bumi.
Belajar dari Negara yang terdampak pandemic Korea, Jepang dan Spanyol. Tiga negara tersebut kembali dihebohkan dengan adanya laporan warganya terjangkit virus corona setelah pemerintah setempat mencabut status lockdown atau karantina wilayah selama empat bulan.
Kini, Pemerintah Indonesia hendak melakukan hal yang sama. Wacana melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju era new normal jadi isu penuh polemik di tengah-tengah masyarakat. Kemarin, lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Kariem bakal membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah Juli 2020. Namun ditepis hingga pengumumuman itu dikabarkan akan diumumkan sekitar pekan depan di Bulan Juni 2020 ini.
Pilkada Tengah Pandemi Covid
Namun politik tanah air tidak demikian. Jelang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada 2020) contohnya. Partai politik mulai putar otak untuk menjaring calon kepala daerah (cakeda) yang kompeten untuk maju ke tahapan yang akan dilakukan pada 15 Juni mendatang.
Salah satunya Partai Demokrat. Partainya Agus Harimurti Yudhoyono ini telah menuntaskan pembahasan pencalonan di 54 daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).Hal ini tidak terlepas dari permasalahan perekonomian bangsa dan Negara Indonesia semakin terpuruk akibat pandemic ini. Namun Negara tidak boleh larut dengan krisis berkepanjangan bila ingin wabah ini lenyap dari muka bumi ibu pertiwi.
Bagaimanapun pesta demokrasi harus tetap dilaksanakan meski berada di tengah-tengah pandemic. Oleh sebab itu, partai berlambang mercy tersebut mengeluarkan 27 surat keputusan rekomendasi dan 27 surat tugas bagi para calon kepala daerah (cakada) yang akan diusung nantinya di saat pilkada berlangsung.
Surat tugas ini sebagai salah satu cara agar perpolitikan di Indonesia tidak berjalan di tempat karena virus mematikan ini. Mesti pemerintah memutuskan untuk kembali ke era normal, tidak semata-mata rakyat harus terlena. Karena virus ini belum sepenuhnya hilang dari tanah air.
Ini membuktikan, bahwa Partai Demokrat begitu serius ingin membawa perubahan kepada masyarakat, agar masyarakat kembali sejahtera dan keluar dari krisis darurat ekonomi dan kesehatan yang lebih baik untuk ke depannya. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1.