Prinsip dasar hukum politik Islam menurut perspektif Al-Quran (fiqh siyasah) terus berkembang dan dinamis, Perkembangan ini memerlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa yang dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati.
Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaran mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh siyasah atau Hukum ketatanegaraan dalam Islam.
Prinsip-prinsip politik Islam dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis sangat penting dalam memahami sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang dijabarkan:
1. Prinsip Kedaulatan
Kedaulatan Allah SWT sebagai sumber kekuasaan dan keputusan dalam sistem politik Islam. Kedaulatan ini diwujudkan melalui syariat Allah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari[1][2].
2. Prinsip Keadilan
Keadilan adalah prinsip dasar dalam sistem politik Islam. Keadilan diwujudkan melalui perlindungan hak asasi manusia, keadilan dalam pemerintahan, dan perlindungan masyarakat[1][3].
3. Prinsip Musyawarah dan Ijma'
Musyawarah dan Ijma' (konsensus) adalah prinsip penting dalam sistem politik Islam. Musyawarah berarti diskusi dan konsensus antara para pemimpin dan masyarakat untuk menentukan keputusan yang sesuai dengan syariat Islam. Ijma' berarti konsensus ulama dalam menafsirkan teks Al-Qur'an dan Hadis[1][4].
4. Prinsip Persamaan
Prinsip persamaan berarti bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah dan memiliki hak yang sama. Persamaan ini diwujudkan melalui perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam pemerintahan.