Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di suatu negara dan juga sebagai investasi masa depan. Namun realitas di lapangannya, pemerataan akses pendidikan di daerah pedesaan masih terbatas dan sangat jauh dari harapan.
Pemerataan pembangunan akses pendidikan berkualitas di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menyoroti tujuan dari Sustainable Development Goal (SDG) 4, dimana pemerataan akses pendidikan berkualitas untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan memberikan semua orang kesempatan belajar seumur hidup. Namun pada kenyataannya, sama seperti tujuan pembangunan sektor lainnya, terdapat beberapa tantangan atau aspek kontroversial yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.
Masih banyak daerah di pedesaan yang minim atau bahkan tidak memiliki gedung sekolah, sebagian daerah pun memiliki gedung sekolah dengan kondisi yang buruk atau fasilitas kurang memadai dan tidak layak. Tentu hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kemampuan siswa.
Tidak hanya itu, hal ini juga diperparah oleh permasalahan lain seperti kurangnya dana untuk biaya pendidikan.
Banyak keluarga di pedesaan yang berpenghasilan rendah sehingga mereka tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itulah, banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah dan memilih untuk membantu perekonomian keluarga. Mirisnya, hal ini tidak hanya terjadi di pedesaan saja, masih banyak ditemui anak-anak di kota besar yang terpaksa putus sekolah karena masalah serupa.
Meskipun alokasi dana pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan, tetapi sayangnya masih banyak kesenjangan yang dirasakan, terutama daerah-daerah terpencil. Pemerintah seharusnya terus mengawasi dengan ketat alokasi dana tersebut apakah sudah tepat sesuai sasaran, karena lumayan banyak ditemukan pejabat yang nakal.
Permasalahan yang tidak kalah sering muncul yakni kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas di daerah pedesaan. Minimnya insentif (gaji, tunjangan, jaminan, dll) dan kesempatan pendidik untuk mengikuti pelatihan merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya ketersediaan tenaga pendidik ini. Sebagian besar guru di daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan dalam kemampuan mengajar dan terkesan pembelajarannya berbeda dengan daerah perkotaan.
Bukan hanya permasalahan itu saja, bahkan ada kontroversial pada kurikulum yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran mulai dari jenjang SD sampai SMA yang dianggap terlalu sering mengalami perubahan. Sebab seringnya perubahan yang terjadi, membuat kurikulum yang digunakan perkotaan dan pedesaan berbeda.
Apakah ini imbas permainan politik?