Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang memengaruhi sektor keuangan negara, terutama terkait dengan sistem pajak dan hutang negara. Kebijakan pajak dan penanganan utang menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan.
Sejak awal kepemimpinan Presiden Jokowi, reformasi pajak menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Langkah-langkah seperti pemberian insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan pajak telah menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat basis pajak dan mengurangi kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi pajak.
Namun, di tengah dinamika ekonomi global dan lokal, tantangan dalam efektivitas kebijakan pajak tetap menjadi perhatian, terutama terkait dengan perubahan regulasi, pertumbuhan ekonomi yang belum merata, dan tantangan digitalisasi dalam perekonomian.
Sementara itu, persoalan hutang negara juga menjadi isu yang penting dalam pembahasan keuangan negara di era pemerintahan Jokowi. Peningkatan belanja pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program-program sosial telah menjadi pemicu utama pertumbuhan utang negara.
Pengelolaan utang yang bijaksana menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal dan menghindari risiko keuangan yang berlebihan. Upaya restrukturisasi utang, diversifikasi sumber pendanaan, dan pengembangan instrumen keuangan merupakan bagian dari strategi untuk mengelola utang negara secara berkelanjutan.
Selain itu, dalam konteks global yang semakin kompleks dengan adanya tantangan seperti perang dagang, fluktuasi harga komoditas, dan dampak pandemi COVID-19, Indonesia perlu memperkuat fondasi keuangan negara. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui kebijakan pajak yang lebih inklusif, efisien, dan adil.
Pajak yang inklusif berarti mengenakan pajak kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing, sementara kebijakan pajak yang efisien dan adil berupaya mengurangi potensi kebocoran pajak dan memastikan pemerataan beban pajak. Pengelolaan utang yang transparan dan berkelanjutan juga menjadi fokus penting dalam membangun fondasi keuangan yang kuat.
Transparansi dalam pengelolaan utang memastikan bahwa informasi terkait utang negara dapat diakses dengan jelas dan mudah dipahami oleh publik, sementara pengelolaan utang yang berkelanjutan berarti mengelola utang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keuangan negara jangka panjang.
Dengan memperhatikan jejak pajak dan hutang negara di era pemerintahan Jokowi, kita dapat memetakan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk membangun fondasi keuangan yang kuat dan berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga stabilitas fiskal, mengelola utang secara bijaksana, dan meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam sistem pajak.
Potret Realisasi dan Capaian Perpajakan Indonesia dalam Pemerintahan Jokowi: