Pandemi Covid 19 berdampak besar bagi Indonesia. Ekspor menurun, pendapatan melalui pajak anjlok, dan sektor manufaktur terganggu. Sementara di sisi lain, pemerintah berkewajiban membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi itu.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sangat serius mengatasi dampak pandemi virus corona hingga menyusun UU khusus dan mengubah APBN hingga dua kali.
Pemerintah juga menghadapi banyak persoalan baru. Misalnya timbulnya kelompok masyarakat, yang sebelumnya tidak membutuhkan bantuan, tiba-tiba harus masuk dalam daftar penerima. Mereka yang kehilangan pekerjaan, dan merupakan kelompok masyarakat miskin baru adalah contohnya.
Di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi persoalan terkait korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia ada di angka 40 dari 100, di mana semakin tinggi angkanya maka suatu negara dianggap semakin baik. Angka 40 itu menurut Sri Mulyani tentu masih butuh perjuangan untuk memperbaikinya. Setidaknya, Indonesia harus mampu berada di atas angka 50, seperti Singapura dan Brunei. Meskipun menurut indeks tersebut, posisi Indonesia masih lebih baik dibanding Vietnam, Thailand dan Filipina.
Dari dua paket pelaksanaan bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Jumlah itu diduga merupakan akumulasi dari penerimaan fee Rp10 ribu per paket sembako.Pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 sendiri memiliki nilai sekitar Rp5,9 triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode.Tercatat ada enam perusahaan yang diduga menerima proyek penyaluran bansos dari Kemensos. Selama beberapa bulan terakhir, mereka mendapat jutaan proyek paket bansos dengan nilai anggaran rata-rata di atas Rp300 miliar.
Di media sosial, kasus-kasus ini menjadi perhatian dan perhatian karena kasus-kasus ini terkait dengan ketergantungan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk menyediakan pandemi virus corona.
Dugaan korupsi bantuan sosial ini telah menyebabkan penyakit hati masyarakat di tengah situasi sulit karena pandemi.
Korupsi larangan ini sangat buruk karena langsung tidak langsung bantuan yang dibutuhkan orang miskin yang sedang membangun pandemi Covid-19. Masyarakat merasa sakit hati atas pengkhian atas pelanggaran korupsi di kala pandemi seperti sekarang ini.
