Kebijakan publik merupakan modal utama yang harus dimiliki pemerintah yang mengacu pada kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari pendidikan, regulasi industri, hiburan, kesehatan, pajak, dsb. Melalui kebijakan publik inilah kemudian pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Dengan demikian maka secara otomatis implementasi kebijakan tersebut akan berdampak dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara.
Namun fenomena yang sering terjadi/sering ditemukan dilapangan bahwasannya banyak kegagalan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam program pembangunan pemerintah. Dalam kasus di Indonesia kita sering melihat, membaca atau bahkan menyaksikan secara langsung terkait berbagai kejadian kegagalan implementasi kebijakan, program dan proyek pembangunan yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah). Artinya pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencapai tingkat pelayanan yang good governance harus melakukan perubahan mulai dari perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, pengawasan dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
Pada kenyataannya sebuah kebijakan umumnya sangat baik dalam proses pembangunan di Indonesia, namun mengapa lebih banyak kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan? Salah satu penyebab banyaknya implementasi kebijakan yang gagal daripada yang berhasil yakni terletak pada birokrasi pemerintahannya. Mengapa?
Contohnya pada tingkat pemerintah pusat sering kita jumpai berita terkait kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program anti kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang akan selalu jadi perbincangan di Indonesia. Hal itu terjadi sejak Era Orde Baru hingga Era Reformasi dimana hasil dari kebijakan tersebut jauh dari apa yang kita cita-citakan. Di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) semakin mendukung dalam penemuan sebelumnya bahwa kegagalan implementasi berbagai program pemerintah ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas birokrasi pemerintah sebagai stakeholder utama dalam mengimplementasikan program tersebut. Jika dianalisis pada kasus tersebut, kelemahannya berada pada aspek individual para aparatur (budaya, kapasitas, motivasi, integritas) dan interaksi antar unit yang ada dalam birokrasi pemerintah tersebut (komunikasi, koordinasi, pengawasan).
Kinerja implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dianggap kurang berhasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, koordinasi pelaksanaan ditingkat kecamatan dan kelurahan tidak berjalan begitu baik karena jarang diadakannya agenda rapat, disisi lain tidak adanya jadwal terkait rencana kegiatan. Kedua, komunikasi. Faktor komunikasi menjadi kelemahan pengimplementasian Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) karena masih terbatasnya penyampaian informasi mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) kepada kelompok masyarakat tertentu. Mengkomunikasikan sebuah kebijakan untuk publik merupakan hal yang sangat penting dari mensosialisasikan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam kebijakan berarti melibatkan publik sejak dari penyusunan kebijakan itu sediri. Ketiga, banyak terjadinya penyimpangan dalam proses implementasi kebijakan yang terkesan adanya pembiaran terhadap penyimpangan tersebut. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan terhadap birokrasi pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya.
Keberhasilan implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sangat dipengaruhi oleh kerjasama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi antar aktor, strategi penyampaian informasi/sosialisasi, pemahaman para aktor mengenai bagaimana kualitas kebijakan, kapasitas birokrasi pemerintah, serta kemampuan/kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan untuk menjalankan impelementasi kebijakan guna mencapai tujuan kebijakan.
Jelas terlihat hal utama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sebuah kebijakan yakni terletak pada reformasi birokrasi pemerintahnya. Mengapa? Sebab dengan adanya reformasi birokrasi maka akan terwujud sebuah tata kelola pemerintah yang good governance serta dapat melakukan pembaharuan/perubahan terhadap sistem penyelenggaraan dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.