Lihat ke Halaman Asli

Solusi Krisis Sampah di Indonesia: Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Diperbarui: 7 Mei 2023   18:28

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Indonesia Sehat. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta, menghadapi permasalahan serius dalam mengelola sampah. 

Krisis sampah yang terus memburuk telah menjadi ancaman bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang meningkat, dan pola konsumsi yang berlebihan merupakan faktor utama yang memperparah permasalahan ini. Peningkatan produksi sampah menjadi tantangan nyata bagi Indonesia.
 
Setiap tahunnya, jumlah sampah yang dihasilkan terus meningkat secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu produsen sampah terbesar di dunia, dengan perkiraan jumlah sampah mencapai jutaan ton setiap tahunnya.

Artikel ini dibuat bertujuan untuk menyadarkan serta mengedukasi masyarakat tentang krisis sampah serta betapa pentingnya pengelolaan sampah di Indonesia. 

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan. Konsep ini mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam mengatasi krisis sampah dengan melibatkan mereka sebagai bagian dari solusi
 
Prinsip Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat :
 
a. Partisipatif: Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pengelolaan sampah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki tanggung jawab dan perasaan memiliki terhadap lingkungan mereka

b. Kolaboratif: Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan non-pemerintah menjadi prinsip utama dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kolaborasi ini menghasilkan sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan
 
Pemerintah Indonesia juga sedang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menerapkan program "Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat" seperti :
 
1. Program Resik Bersih: Program Resik Bersih ini merupakan program pembersihan lingkungan desa dengan menggandeng para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti Irmas, Slankers dan komunitas lainnya, kemudian membentuk kelompok swadaya pengelola sampah yang diberi nama Resik Bersih dan memulai upaya pengelolaan sampah di Desa Majasih.

Resik Bersih menawarkan solusi penanganan sampah dengan pengurangan sampah dari sumbernya melalui jasa angkut sampah dan Bank Sampah. Jasa angkut sampah ini tidak hanya dilakukan siang hari, akan tetapi juga malam hari.Beberapa langkah yang dapat diimplementasikan dalam program ini antara lain:
* Pembentukan tim pengelola sampah di desa.
* Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah dan pengurangan sampah
 
2. Program Bank Sampah: Program Bank Sampah merupakan suatu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah ditingkat masyarakat, dengan menyamakan kedudukan sampah serupa dengan uang atau barang yang berharga yang dapat ditabung.Masyarakat dididik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilai sehingga mereka mau memilah sampah.
 
Beberapa langkah yang dapat diimplementasikan dalam program ini antara lain:
* Pendirian Bank Sampah di desa dengan melibatkan masyarakat.
* Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengumpulan dan penyortiran sampah.
 
Namun perlu diingat pemerintah harus siap dengan tantangan dalam menjalankan "Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat". Banyaknya pola perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah dapat menjadi tantangan utama. 

Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pengelolaan sampah membutuhkan upaya komunikasi yang berkelanjutan dan efektif.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM. Koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan ini menjadi penting, tetapi bisa menjadi tantangan karena perbedaan tujuan, kepentingan, dan pendekatan yang berbeda.
 
Pemerintah juga diharapkan untuk menambah Kebijakan Regulasi dan Hukum: Membuat regulasi yang jelas dan tegas terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hal ini mencakup keharusan pemilahan sampah, pengumpulan yang efisien, sistem daur ulang yang kuat, dan sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran. 

Kebijakan ini harus didukung oleh kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Dan tidak lupa untuk selalu didukung dengan Pendanaan dan Anggaran dengan cara Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk sistem pengumpulan, pemilahan, daur ulang, dan pengolahan. Sumber pendanaan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan program bantuan internasional.
 
Dalam era yang diwarnai oleh pertumbuhan populasi dan konsumsi yang cepat, strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi semakin penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Artikel ini menyoroti bahwa melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah dapat menghasilkan hasil yang positif. 

Penelitian dan analisis menunjukkan bahwa strategi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Melalui partisipasi masyarakat, program-program pengelolaan sampah dapat mencapai tingkat partisipasi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mengurangi volume sampah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
 
Namun, kesuksesan strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak terlepas dari tantangan yang perlu diatasi. Tantangan termasuk kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, koordinasi antara pemangku kepentingan, perubahan kebiasaan dan pola pikir, serta pemberdayaan dan inklusi.
 
 
 
Resik Bersih https://diskominfo.indramayukab.go.id/bentuk-program-resik-bersih-pemuda-majasih-kelola-sampah-desa/
 
Bank Sampah https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/194/PROGRAM-BANK-SAMPAH.html#:~:text=Program%20Bank%20Sampah%20adalah%20suatu,sehingga%20mereka%20mau%20memilah%20sampah.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline