Sebelum terpecah, Uni Soviet menganut prinsip ekonomi komunisme komando terpusat. Ekonomi terpusat adalah jenis sistem ekonomi di mana investasi, produksi, dan alokasi barang maupun modal berlangsung sesuai dengan rencana pembangun ekonomi dan rencana produksi yang diatur oleh pemerintah dan partai komunis tanpa adanya keterlibatan pasar dan swasta.
Peran pemerintah dalam sistem ini adalah memastikan bahwa rencana tersebut terpenuhi dengan memasukkan target output untuk bahan baku dan barang serta barang dan jasa. Di bawah perencanaan pusat, negara melakukan fungsi alokasi yang dilakukan harga dalam sistem pasar. Pemerintah menetapkan harga untuk semua barang dan jasa berdasarkan peran produk dalam rencana dan pada kriteria non-ekonomi lainnya.
Tingkat inflasi dan korupsi yang semakin tidak terkendali membuat perekonomian Uni Soviet mengalami stagnansi bahkan terpuruk. Hal ini menyebabkan besarnya tingkat pengangguran dan kriminal. Permasalahan ini segera disadari oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Mikhail Gorbachev. Akhirnya Gorbachev meluncurkan program restrukturisasi ekonomi sosialis yang berorientasi pada pasar. Program ini mengizinkan kepemilikan kolektif bisnis di sektor jasa, manufaktur dan perdagangan luar negeri. Sedangkan perusahaan negara (BUMN) harus memenuhi permintaan negara tetapi juga diberi kebebasan untuk menentukan tingkat output berdasarkan permintaan dari konsumen lain.
Meskipun begitu, negara masih memegang kendali atas alat-alat produksi untuk perusahaan-perusahaan ini, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memberlakukan akuntabilitas biaya penuh. Namun, saking besarnya kerusakan yang terjadi, upaya ini tetap tidak dapat menyelamatkan perekonomian Uni Soviet yang berujung dengan pembubaran pemerintahan Uni Soviet pada Desember 1991.
Peristiwa pembubaran Uni Soviet pada tangga 26 Desember 1991 turut mengubah aspek dasar prinsip negara. Boris Yeltsin sebagai presiden dengan segera mengubah ekonomi komunis Rusia menjadi sistem ekonomi yang mengarah ke liberal dengan menerapkan terapi kejut atau shock therapy ekonomi, memberlakukan nilai tukar pasar rubel, privatisasi nasional dan pencabutan kontrol harga.
Transisi perubahan sistem ekonomi yang dipimpin oleh Boris Yeltsin ini membuat kebebasan individu dalam pasar sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan terjadinya privatisasi. Privatisasi adalah pengalihan hak kepemilikan, sehingga perusahaan tidak lagi dikontrol oleh negara melainkan dijalankan oleh individu atau kelompok individu.
Privatisasi ini tentunya menunjang adanya persaingan yang kompetitif. Sistem ekonomi yang mengarah ke liberal atau ekonomi pasar membutuhkan konstitusi yang mengatur regulasi terkait tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan serta institusi penegak hukum yang kuat khususnya terkait hak kepemilikan. Maka, untuk menjalankan ekonomi pasar diperlukan konstitusi hukum dan penegakan hukum yang baik. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi komunis yang tidak memerlukan pemahaman terkait kepemilikan pribadi dan transaksi yang melaluinya karena semua modal dan sumber daya dikuasai oleh negara.
Kebebasan individu melalui privatisasi ini secara otomatis berdampak pada pengalihan aset negara menjadi aset individu. Privatisasi dilakukan dengan cara pembelian voucher yang nantinya akan ditukar dengan perusahaan negara. Pada tahun 1992, Boris Yeltsin menandatangani dekret tentang pembagian voucher kepada publik. Secara teori, setiap orang Rusia bisa menjadi pemilik bagian (saham) sebuah perusahaan besar. Hanya dengan merogoh 25 rubel (bukan jumlah uang yang besar pada masa itu), setiap warga negara Rusia dapat memperoleh cek privatisasi (voucher) dengan nilai 10.000 rubel. Namun, karena penjualan aset negara dihargai dengan harga yang murah menyebabkan aset negara beralih ke tangan-tangan kroni lama pemerintah, pejabat publik, dan kelas-kelas kriminal Rusia.
Hal ini menyebabkan negara kehilangan sumber pendapatan yang bernilai tinggi seperti Yukos Oil Company, Gazprom (perusahaan energi multinasional), dan Sibneft (Perusahaan Minyak). Privatiasi di Rusia ini menyebabkan kontrol orang dalam dan biaya perlindungan yang tinggi dari kelas kriminal yang mengakibatkan persaingan bisnis menjadi tidak kompetitif.
Transisi ekonomi komunis menuju ekonomi pasar tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal yang paling mencoolok adalah perubahan upah secara keseluruhan. Survei yang dilakukan sebelum dan sesudah transisi menunjukan bahwa adanya kesenjangan upah secara keseluruhan hampir dua kali lipat. Pajak membuat kebijakan bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang sangat terampil dengan pembayaran tunai yang tidak dilaporkan, dan untuk mempertahankan pekerja yang tidak produktif dengan upah rendah untuk menakan upah rata-rata di negara tersebut.
Sebagai langkah yang dirasa lebih inovatif, perusahaan lebih memilih membayar "asuransi jiwa" kepada karyawan daripada memberikan upah kepada pekerja. Oleh karena itu, premi diseluruh golongan menjadi lebih padat dan upah relatif pekerja yang lebih tua mengalami penurunan.