Hong Kong adalah salah satu wilayah khusus di Tiongkok yang memiliki sistem politik dan ekonomi yang berbeda dari Tiongkok daratan. Hong Kong juga memiliki sejarah yang panjang dan menarik, yang dipengaruhi oleh berbagai peristiwa penting, seperti Perang Candu, Perjanjian Nanking, Konvensi Peking, Perang Dunia II, Revolusi Komunis Tiongkok, Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris, dan Undang-undang Keamanan Nasional. Dalam artikel ini, kita akan membahas sejarah Hong Kong dari masa lalu hingga sekarang, dan melihat bagaimana Hong Kong berubah dari sebuah pulau kecil menjadi pusat keuangan internasional yang penting.
Perang Candu: Awal dari Penjajahan Inggris
Perang Candu adalah sebutan untuk dua perang yang terjadi antara Tiongkok dan Inggris pada abad ke-19 karena masalah perdagangan candu di Tiongkok. Candu adalah sejenis narkoba yang berasal dari tanaman popi dan memiliki efek adiktif dan narkotik. Inggris memasok candu dari India ke Tiongkok secara ilegal untuk mendapatkan uang perak yang digunakan untuk membeli barang-barang dari Tiongkok, seperti teh, sutra, dan porselen. Pemerintah Tiongkok berusaha memberantas penyelundupan candu karena merugikan kesehatan dan ekonomi rakyatnya. Namun, Inggris menolak menghentikan perdagangan candu dan mengirimkan pasukan militer untuk melindungi kepentingannya.
Perang Candu Pertama berlangsung dari tahun 1839 hingga 1842. Perang ini dipicu oleh tindakan Lin Zexu, seorang pejabat Tiongkok yang ditugaskan untuk memberantas candu. Lin Zexu menyita dan menghancurkan sekitar 20.000 peti candu milik pedagang Inggris di Guangzhou pada tahun 1839. Inggris merespon dengan mengirimkan armada laut ke Tiongkok dan menyerang pelabuhan-pelabuhan penting. Perang ini berakhir dengan kemenangan Inggris dan penandatanganan Perjanjian Nanking pada tahun 1842. Perjanjian ini mengharuskan Tiongkok membayar ganti rugi perang, membuka lima pelabuhan dagang, memberikan status ekstrateritorial kepada warga Inggris, dan menyerahkan Pulau Hong Kong kepada Inggris .
Perang Candu Kedua berlangsung dari tahun 1856 hingga 1860. Perang ini dipicu oleh insiden Lorcha Arrow, yaitu penyitaan sebuah kapal dagang yang diklaim sebagai kapal Inggris oleh pihak Tiongkok di Guangzhou pada tahun 1856. Inggris menganggap hal ini sebagai pelanggaran terhadap perjanjian sebelumnya dan kembali mengirimkan pasukan militer ke Tiongkok. Kali ini, Inggris dibantu oleh Prancis, yang juga memiliki kepentingan perdagangan di Tiongkok. Perang ini berakhir dengan kemenangan Inggris dan Prancis dan penandatanganan Perjanjian Tianjin pada tahun 1858 dan Konvensi Peking pada tahun 1860. Perjanjian-perjanjian ini mengharuskan Tiongkok membayar ganti rugi perang, membuka lebih banyak pelabuhan dagang, mengizinkan kedutaan asing di Beijing, mengizinkan perdagangan candu secara legal, dan menyerahkan Semenanjung Kowloon kepada Inggris .
Dampak dari Perang Candu sangat besar bagi Tiongkok. Perang Candu menunjukkan bahwa Dinasti Qing tidak mampu melindungi kedaulatan dan kepentingan nasionalnya dari campur tangan asing. Perang Candu juga melemahkan perekonomian dan stabilitas sosial Tiongkok. Banyak rakyat Tiongkok yang menjadi pecandu candu dan menderita akibat kemiskinan dan kelaparan. Perang Candu juga memicu munculnya gerakan-gerakan pemberontakan dan reformasi di Tiongkok, seperti Pemberontakan Taiping, Gerakan Seratus Hari Reformasi, Pemberontakan Boxer, Revolusi Xinhai, dan lain-lain.
Perjanjian Nanking dan Konvensi Peking: Dasar dari Status Hong Kong
Perjanjian Nanking dan Konvensi Peking adalah dua perjanjian yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Inggris sebagai hasil dari Perang Candu. Perjanjian-perjanjian ini mengatur status Hong Kong sebagai koloni Inggris dan menetapkan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perdagangan dan hubungan diplomatik.
Perjanjian Nanking adalah perjanjian damai antara Tiongkok dan Inggris yang mengakhiri Perang Candu Pertama. Perjanjian ini memuat lima poin utama, yaitu: (1) Tiongkok harus membayar ganti rugi perang sebesar 21 juta dolar perak kepada Inggris; (2) Tiongkok harus membuka lima pelabuhan dagang untuk perdagangan bebas dengan Inggris, yaitu Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo, dan Shanghai; (3) Tiongkok harus memberikan status ekstrateritorial kepada warga Inggris di Tiongkok, yang berarti mereka tunduk pada hukum Inggris, bukan hukum Tiongkok; (4) Tiongkok harus melepaskan klaim atas semua orang Tionghoa yang menjadi warga negara Inggris; dan (5) Tiongkok harus menyerahkan Pulau Hong Kong secara permanen kepada Inggris . Perjanjian Nanking ditandatangani oleh Qiying, utusan khusus Kaisar Daoguang, dan Henry Pottinger, utusan khusus Ratu Victoria, di atas kapal HMS Cornwallis di Sungai Nanjing pada tanggal 29 Agustus 1842 . Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian tidak setara oleh Tiongkok karena menguntungkan Inggris dan merugikan Tiongkok.