Lihat ke Halaman Asli

Perkuat Pertahanan Cyber, Pemerintah Bentuk BCN

Diperbarui: 3 September 2015   20:27

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Maraknya aksi kejahatan di dunia maya akhir-akhir ini, membuat pemerintah perlu membentuk sebuah badan yang menangani kejahatan cyber (Cyber Crime).  Atas desakan penggiat IT, Presiden Joko Widodo berencana membentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Dalam rapat bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menkopolhukam Tedjo Edhi Pujiatno beberapa waktu lalu, BCN akan dibentuk tahun 2016 mendatang. Lho, bukannya selama ini Indonesia sudah memiliki Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) ?

Berbeda dengan ID-SIRTII yang hanya memonitor sensor internet area publik, BCN dibentuk untuk bertugas mengoordinir internet publik dengan private network untuk sektor kritikal, seperti energi, perbankan dan transportasi. Meski pembentukan itu terkesan urgent, menurut Menhan, seperti dikutip dari beberapa situs portal mengaku, pembentukan BCN bukan karena pertahanan kita sedang terancam atau ada masalah. Namun lebih dari itu, BCN dibentuk sebagai langkah antisipasi.

Pembentukan BCN memang cukup beralasan dan perlu dilakukan, mengingat serangan cyber itu sangat masif. Seperti Korea Utara misalnya, yang memiliki unit militer pasukan cyber yang dinamai Biro 121. Unit yang dibentuk tahun 2004 itu, diduga beranggotakan 6000 pasukan hacker berkemampuan istimewa dan memiliki kewenangan melakukan operasi-operasi militer. Lebih menakutkan lagi, dalam setiap operasinya di ranah cyber, aksi mereka berdampak konvensional kerusakan infrastruktur, membunuh orang atau bahkan merusak suatu kota. Kabar terakhir, hacker korut diduga sebagai dalang perusakan sistem keamanan komputasi Sony Picture. Mereka juga dirumorkan sedang mengembangkan sebuah malware pengacau sistem peluncuran nuklir.

Jadi, dengan dibentuknya BCN pemerintah sendiri bakal merekrut para ahli IT, seperti programmer, hacker maupun cracker. Beberapa lembaga seperti bank dan pertahanan memang sudah memiliki pertahanan cyber, namun pemerintah perlu membentuk BCN untuk mengoordinir serangan itu secara nasional dalam wadah cyber security nasional. Entah seperti apa realisasinya, kita tunggu saja tahun depan. (andrie/disarikan dari berbagai sumber)

 

 

 




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline