Reformasi birokrasi menjadi salah satu dampak kuatnya arus globalisasi. Seiring dengan pemahaman masyarakat yang semakin berkembang, maka ruang informasi juga terus berkembang. Setiap negara-negara harus siap menghadapi gempuran perkembangan zaman termasuk digitalisasi. Terbukanya ruang menilai dan mengawasi kinerja birokrasi, menuntut akses yang mudah dan transparan. Konsekuensinya, pemerintah di berbagai negara berbondong-bondong menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Pertanyaan menarik, bagaimana dengan digitalisasi pemerintah Indonesia? Berdasarkan data survey yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengukur sistem pemerintahan berbasis elektronik alias e-government di Asia Tenggara pada 2022 menunjukan Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara tetangga. Singapura tercatat di posisi teratas dengan skor 0.9133 poin, disusul Malaysia 0.7740 poin. Sedangkan Indonesia di urutan kelima hanya 0.7160 poin. Ironik melihat macan asia masih saja tertidur dan tenggelam dalam mimpinya.
Padahal, media elektronik akan mempererat hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Indonesia yang berprinsip demokrasi rakyat berdasar nomokrasi seharusnya dapat lebih peka dengan kebutuhan rakyat. Setiap lembaga negara hendaknya bergerak mengupayakan New Public Service melalui digitalisasi yang masif. Utamanya bagi lembaga yang bersinggungan langsung dengan hak dan kepentingan warga negara yakni lembaga peradilan. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) harus lebih progresif memaknai digitalisasi.
Digitalisasi MK Saat ini
MK memikul beban mengawal demokrasi. Logika yang terbangun, pelayanan publik di MK harus menjadi acuan wawasan yang pro demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bukan hanya menjadi slogan politis namun juga tata kelola pemerintahan (governance). Pengawalan demokrasi melalui digitalisasi informasi menjadi pondasi kuat.
MK juga dikenal sebagai Administrator Negara di bidang yudisial khususnya pengawalan konstitusi. Peran MK yang double action ini membutuhkan upaya ekstra untuk memasifkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenangnya. Saat ini MK memiliki laman media resmi yaitu mkri.id sebagai bank informasi baik yudisial maupun non-yudisial yang ada di MK. Selain melalui laman, MK juga aktif menyebarkan rekaman sidang dan kegiatan lainnya di laman youtube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Web resmi yang dimiliki MK juga lebih progresif dibandingkan lembaga negara lain. Diantaranya mempermudah pengguna disabilitas dengan fitur voice, tata letak informasi yang dapat dijangkau dengan mudah, akses tracking putusan sesuai dengan kalender, transparansi kepegawaian, peraturan berkaitan dengan administrasi MK, hingga update hasil putusan.
Problematika Penyebaran Informasi Putusan MK
Kemarin, muncul berita berantai di Kompas mengenai KPU yang tidak memberikan sanksi bagi partai politik yang curi start kampanye. Kedua berita tersebut membeberkan alasan KPU tidak memberikan sanksi. Publikasi semacam itu mencegah terjadinya public interest. Sebuah analogi begitu pentingnya publikasi. Publikasi adalah bagian penting dari pelayanan publik.
Putusan yang bersifat final and binding padanya berlaku fiksi hukum (semua masyarakat dianggap tahu tentang hukum). Namun, putusan hanya menjadi pandora mistis apabila tanpa publikasi. Sedangkan, publikasi yang menyisakan pertanyaan dapat menimbulkan penyakit psikologis terhadap masyarakat yang disebut sebagai anxiety information (kecemasan publik). Oleh sebab itu tidak ada jalan lain selain membuat publikasi seinformatif mungkin.
Publikasi putusan MK terkadang masih sulit dicerna dengan cepat karena belum ada data terpadu mengenai informasi putusan. Jika ingin melihat putusan lama dalam artian bertahun-tahun, masyarakat harus membuka satu persatu halaman website MK mulai dari putusan yang terbaru. Tentu ini menyita banyak waktu, padahal orientasi reformasi birokrasi bermaksud mempercepat akses pelayanan. Pada sisi yang lain, masyarakat juga masih kesulitan untuk mengetahui pertimbangan hakim di balik amar putusan. Sebab informasi awal tidak menyediakan konklusi yang merupakan rangkuman dari pertimbangan hukum hakim.