Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menyelenggarakan acara "Ngetren Media" pada hari Selasa, 22 Januari 2019 di ruang lobby DKPP & Bawaslu, Jln. MH. Thamrin, No. 14, Jakarta Pusat. Ngobrolin Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) membahas Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu di Mata Publik.
Ngetren Media DKPP ini adalah ngetren pertama pada tahun 2019. Seperti memulai awal yang baik bagi sebuah lembaga. DKPP termasuk lembaga yang cukup berhasil memberi contoh bahwa sebuah lembaga harus menjaga nalar sehat melalui diskusi.
Pembicara yang mengurai diskusi ini, antara lain: August Mellaz Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Alfitra Salamm Anggota DKPP, dan Dian Permata peneliti senior Founding Father House (FFH). Lalu ada Erik Kurniawan mengemban amanah host. Agar Ngetren Media berjalan lebih meriah dan serius tapi santai.
Diskusi citra lembaga penyelenggara pemilu memang pas untuk membaca pandangan publik. Kita harus mengetahui seberapa kuat penyelengara bekerja. Agar publik bisa menilai kinerja penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Apalagi situasi kekinian memunculkan dilema bagi pemilih. Seperti menerima pertanyaan apakah penyelenggara pemilu masih sanggup menjalankan asas pemilu, khususnya asas profesional, proporsional dan netralitas lembaga.
Sepanjang kita ketahui, DKPP adalah kunci penjaga semua asas bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Selaku hakim penjaga marwah, etika dan kehormatan, DKPP menjadi lembaga yang kredibel untuk menyampaikan bagaimana hubungan kinerja penyelenggara dengan kasus yang disidangkan DKPP. Karena DKPP memilki kewenangan untuk memperkuat citra penyelenggara yang baik.
Erik memulai ngetren dengan pembacaan tantangan pemilu, seperti: isu sara, hoax dan sebagainya. Sehingga, membutuhkan penyelenggara kuat untuk menjaga kepercayaan publik. Apalagi penyelenggara memiliki program sosialisasi dengan berbagai jenis acara teknis. Harapannya, sosialisasi adalah menguatkan pemahaman pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.
Dari Dian Pertama dapat kita ketahui bahwa agenda ini adalah diskusi ketiga dari rangkaian diskusi publikasi kajian SPD dan FFH. Diskusi pertama dilangsungkan di Media Center KPU. Diskusi kedua di Media Center Bawaslu dan sekarang di acara ngetren DKPP. Menurut Dian, riset SPD dan FFH dibantu oleh Kementrian Dalam Negeri.
Dian Permata mengatakan bahwa objek riset adalah mahasiswa. Karena mahasiswa bisa berpartisipasi aktif dalam penelitian. Cara penelitian dengan memberikan pertanyaan terbuka dengan tidak memberikan opsi/pilihan jawaban. Misalnya, apa kepanjangan dari KPU, Bawaslu dan DKPP? Lalu, berapa komisioner KPU, Bawaslu dan DKPP? Tahukah mahasiswa atas tagline Bawaslu?
Dari hasil umum, rata-rata jawaban mahasiswa tidak bisa menjawab dengan baik. Untuk soal jumlah anggota penyelenggara, bahkan jawaban yang tidak mengetahui jumlah tersebut.
Bahkan soal tagline Bawaslu, mahasiswa secara mayoritas tidak mengenal atau kurang tahu dengan kalimat "Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu". Dalam soal citra kelembagaan, persoalan membumikan pemilu adalah kepentingan mendesak.
Terkhusus DKPP, temuan FFH dan SPD sangat menarik. Saat peneliti menanyakan kepanjangan DKPP? Bahkan ada jawaban DKPP adalah dewan kehormatan partai politik atau jawaban terbuka lain. Saat mahasiswa ditanya berapa jumlah anggota DKPP? Mahasiswa juga tidak bisa menjawab dengan baik. Dari sebaran wilayah penelitian, mahasiswa sumatera barat cukup banyak menjawab dengan benar. Tapi catatannya, tidak ada mahasiswa yang mengetahui tagline DKPP.