Pemilu Indonesia memasuki babak baru, yakni ruang penegakan ketentuan pidana. Saat penegakan terjadi, tersangka pelanggar aturan pun bermunculan.
Adapun dasar penegakan keadilan pemilu, salah satunya termuat di Pasal 492 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:
"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kunrngan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."
Beberapa waktu yang lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi korban pasal pidana yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden bersama-sama DPR).
Jagat politik langsung riuh terkait penetapan tersangka kepada PSI yang diduga melanggar ketentuan pemilu. PSI melalui iklan media koran dianggap melanggar kampanye.
Pertanyaannya adalah apakah hanya PSI? Tentu saja tidak. Masih banyak kasus serupa yang akan bernasip sama. Asalkan memenuhi unsur menyebarkan ajakan atau foto atau video yang memuat logo partai dan nomor urut peserta pemilu.
Jika syarat dipidanakan adalah sosialisasi dalam bentuk apapun dengan memuat lambang dan nomor urut partai menyalahi aturan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dan mendapatkan sanksi sesuai Pasal 492 UU Pemilu.
Dokumentasi KIPP Indonesia
Maka, akan banyak orang yang akan masuk dalam ruang persidangan untuk menegakkan pasal pidana pemilu. Tentu saja unsur yang harus dipenuhi adalah:1. Setiap orang, bisa pengurus partai, kader partai, simpatisan atau siapa saja yang menyebarluaskan konten dalam bentuk apapun yang termasuk kampanye atau citra diri.
Kata "setiap orang" bisa berlaku kepada siapapun. Misalkan ada orang yang memuat iklan cetak atau video dengan mencantumkan foto Presiden Joko Widodo, Lambang Partai dan Nomor Urut Peserta Pemilu. Maka dia bisa dikenai sanksi pidana.
2. Ada pelapor dan barang bukti. Bagaimanapun juga, pelanggaran diketaui saat seseorang atau lembaga memberitahukan beserta bukti kepada Bawaslu. Informasi belum bisa menjadi dalil untuk menegakkan pidana pemilu. Harus ada pelapor dan bukti.