Kebanyakan dari kita pasti sudah tidak asing dengan krisis moneter yang terjadi pada masa orde baru tahun 1997-1998. Pada saat itu terjadi penurunan mata uang rupiah mengalami inflansi sekitar 70%, banyak perusahaan khususnya yang memiliki pinjaman dalam mata uang dolar AS mengalami kebangkrutan karena nilai utangnya membengkak. Hal ini pun menyebabkan PHK massal yang menyebabkan jumlah pengangguran mencapai sekitar 14 juta orang, melemahnya nilai Rupiah dari Rp.4000 per dollar menjadi Rp.16000 per dollar, dan terjadi bentrok antara aparatur negara dengan masayarakat sepanjang 1998.
Nah ternyata, Indonesia tidak hanya pertama kali mengalami krisis seperti krisis moneter 1998 ini. Pada tahun 1965 dimana pada saat orde lama masa Demokrasi Terpimpin Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat. Krisis ini sering disebut dengan "Hiperinflasi Indonesia 1963-1965" dimana nilai mata uang Rupiah mengalami inflansi hingga 600%. Bahkan pada saat itu terjadi penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil (Redenominasi) dari Rp 1000 menjadi Rp 1.
Krisis ekonomi 1965 ini latarbelakangi oleh kondisi politik negara ditandai oleh ketidakjelasan dan ketidakstabilan yang besar pada awal kemerdekaan tahun 1950an. Pada saat itu terjadi banyak pemberontakan yang membuat terhambatnya ekonomi pada tahun 1950an. Terlebih anggaran negara kebanyakan di salurkan untuk kebutuhan militer, hal ini menyebabkan semakin sedikitnya anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Krisis ini pun mencapai puncak pada saat 1960an, barang-barang ekspor mengalami penurunan harga, khususnya ekspor karet dan tambang yang merupakan pemasukan ekspor terbesar pada saat itu. Penurunan ekspor ini pun semakin parah akibat dari kampanye Dwikora (Konfrontasi Indonesia--Malaysia) yang menyebabkan tujuan ekspor saat itu, Malaysia menjadi terhenti. Bantuan asing yang saat itu diperlukan pun ditolak oleh Soekarno akibat dari operasi Dwikora. Pemerintah yang pada saat itu telah mengamil alih wewenang Bank sentral pun berusaha mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan biaya pembangunan Proyek Mercusuar, Operasi militer Dwikora dan Trikora, nasionalisasi perusahaan asing, dan pembelian peralatan tempur.
Akibatnya peredaran mata uang rupiah di masyarakat pun tak terkontrol dan harga-harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Bahkan nilai beras saat itu lebih berharga daripada mata uang rupiah. Pemerintah lalu melakukan Redenominasi yang memotong nilai mata uang dari Rp.1000 menjadi Rp.1 tetapi kebijakan tersebut malah semakin memperparah laju inflansi. Indonesia pun terus mengalami inflansi dan pada tahun 1965 inflansi Indonesia menyentuh 600%. Hutang luar negeri Indonesia pun menjadi semakin membengkak hingga mengalami defisit.
Krisis ekonomi ini akhirnya dapat ditekan dengan kebijakan-kebijakan seperti menghentikan operasi Dwikora, bergabungnya kembali Indonesia ke PBB (united Nation), mengurangi anggaran militer. Pemerintah saat itu, Soeharto juga mengandalkan sebuah tim ahli ekonomi yang dilatih di AS untuk memulai periode rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Menghentikan pencetakan uang untuk kebutuhan devisa negara. Dan juga membuka kembali pasar ekspor-impor
