Semua Partai Bungkam Soal Kasus Korupsi BTS, Kenapa?
Oleh: Andre Vincent Wenas
"Jadi khan ada yang disebut gerakan 'Bersih-bersih DPR', sebetulnya ketika orang mengatakan alah PSI khan partai kecil, belum berada dalam kekuasaan, tidak ada di legislatif, kata siapa, DPRD DKI itu besar lho budgetnya. Dan ketika ada orang yang berbicara tentang budget lalu kemudian mengungkap sesuatu yang tidak wajar, yang bisa diduga korupsi, maka itu adalah sikap yang diharapkan dari seorang wakil rakyat, yang dilakukan oleh William Sarana contohnya ya. Jadi partai kecil yang bersih ini, menurut saya, jauh lebih baik ketimbang kolam besar yang butek dan banyak piranha-nya," ujar Irma Hutabarat dalam percakapan kritisnya di forum AFU (Akbar Faizal Uncensored).
Konteksnya, Irma sedang mengritisi parlemen (DPR) kita. Kenapa sampai sekarang masih bungkam soal korupsi BTS di Kemenkominfo?
BTS (base transceiver station) adalah salah satu PSN (proyek strategis nasional) untuk meratakan sebaran informasi dan akses komunikasi sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Di era digital, hal ini sudah jadi "kebutuhan dasar" untuk pendidikan maupun perniagaan, bahkan untuk UMKM sekalipun.
Kita penasaran, kenapa semua partai kok bungkam soal kasus korupsi BTS ini, kenapa?
Partai apa saja yang sekarang (periode 2019-2024) duduk di gedung DPR? Kita cari tahu.
Ada 9 (sembilan) parpol, apa saja? PDIP (128 kursi), Golkar (85), Gerindra (78), Nasdem (59), PKB (58), Demokrat (54), PKS (50), PAN (44) dan PPP (19). Total 575 kursi.
Parpol yang tersangkut (atau diduga kuat terlibat) dalam kasus korupsi BTS ini dan sudah disebut-sebut oleh banyak media, mereka adalah: Nasdem (via Johny Plate, menkominfo yang juga sekjen), Golkar (via Dito Ario, menpora), PDIP (via Happy Hapsoro, pemilik PT Basis Utama Prima, suami Puan Maharani).
Sementara ini Gerindra masih terus menepis keterlibatannya. Sufmi Dasco Ahmad sibuk konpers membantah keterlibatan partainya. Nyamuk pers masih memburu terus.