Lihat ke Halaman Asli

Andre Waluyo

Wiraswasta

Menuju Layanan Prima: Diskusi Kritis Tentang Penerbitan Sertifikat Tanah di Banyuwangi

Diperbarui: 29 Februari 2024   23:02

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Mahfoed Effendi dan Hakim Said (Sumber koleksi pribadi)

Banyuwangi (29/02/2024) - Suasana hangat dan penuh antusiasme memenuhi Diskusi bertajuk "Tantangan Kantor ATR/BPN Banyuwangi Menuju Profesionalisme dan Terpercaya dengan Mewujudkan Pelayanan Prima", yang digelar di Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo.  Menghadirkan narasumber utama Kepala Kantor ATR/BPN Banyuwangi, Machfoed Effendi, A.Ptnh, dan dipandu dengan fasih oleh Hakim Said, SH, Ketua Rumah Kebangsaan Banyuwangi, membuat acara ini begitu menarik.

Diskusi ini juga dihadiri oleh Camat Banyuwangi, H. Hartono, S.Sos., M.Si., dan juga dihadiri oleh oleh berbagai instansi penting seperti Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kementerian Agama, serta para perwakilan dari Notaris Banyuwangi dan asosiasi pengembang lokal. Bahkan, kehadiran aktivis, politisi terkemuka seperti Ir. Wahyudi dan Ir. Andi Purnama menambah semarak diskusi dalam menyelami isu-isu kompleks dalam bidang pertanahan dan agraria.

Ir. Wahyudi dalam sesi diskusi (Sumber: koleksi pribadi)

Beragam topik menarik diperbincangkan, mulai dari penerbitan Sertifikat Elektronik Pertama di Indonesia yang menggugah, hingga tantangan kuota PTSL di Kabupaten Banyuwangi yang menggelitik pikiran. Diskusi juga mencermati masalah dalam proses penerbitan sertifikat tanah, menyoroti ketidaksinkronan antara peran desa, notaris, dan Kantor ATR/BPN, yang masih menjadi tantangan besar.

Machfoed Effendi menjelaskan bahwa kantor ATR/BPN dalam proses penerbitan sertifikat tanah mengacu pada 3 hal, yaitu prosedur, kewenangan dan substansi. Aparat ATR/BPN dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa bertentangan dengan prosedur dan kewenangannya. Dalam substansi proses  penerbitan Sertifikat Tanah tentunya harus sejalan dengan prosedur dan kewenangan yang diberikan.

Dalam kesempatan itu Camat Banyuwangi, H. Hartono, S.Sos., M.Si.,  sebelum meninggalkan tempat karena masih ada acara lain bersama Bu Ipuk Bupati Banyuwangi,  menekankan tentang pentingnya forum pertemuan koordinasi  dan sosialisasi antara Kantor ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kementrian Agama, Notaris, Camat dan Kepala Desa serta perangkatnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan meminimalkan permasalahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Tanah.

"Terima kasih atas terselenggaranya forum diskusi ini. Ini semua akan menjadi sumbangan berharga bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Banyuwangi," ujar Mahfoed Effendi di akhir diskusi, sebelum forum ditutup dengan doa yang dipimpin oleh KH. Ihrom Hasan.(AW)

Foto bersama di akhir diskusi (Sumber koleksi pribadi)




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline