Pak Ahok, Yuk Panggil Ketua DPRD DKI Jakarta Untuk Interpelasi Gubernur
Oleh: Andre Vincent Wenas
Terus terang kita sangat terkesan dengan dialog Ahok dalam vlognya saat memanggil Ima Mahdiah, dan kemudian beredar luas di medsos dan banyak dikutip di media mainstream.
Begitu lugas dan masuk akal argumentasinya. Inti soalnya adalah soal transparansi anggaran dan etika anggota legislatif serta pejabat pemerintahan.
Seperti biasa ucapan Ahok sangat dramatis dan seperti diakuinya sendiri sangat emosional. Tak mengapa sih, karena memang situasi parlemen dan pemerintahan daerah di Jakarta (dan mungkin di seluruh Indonesia) memang bikin emosi tingkat tinggi.
Tak ada transparansi dan tak ada lagi etika politiknya. Itu poin yang kita tangkap.
Dan lantaran kritik kerasnya itu sampai-sampai DPRD DKI Jakarta, membatalkan rencana kenaikan gaji, atau tunjangan atau honorarium (atau apa pun namanya) untuk tahun 2021, dan kembali ke format 2020.
Lalu apakah persoalan sudah beres? Dan apakah jeritan hati rakyat berarti sudah didengarkan?
Nanti dulu.
Hati-hati. Yang dibatalkan (atau ditolak) memang baru usulan kenaikan gaji, tunjangan atau honorarium kepada anggota legislatifnya.
Soal kenaikan jumbo anggaran kegiatannya bagaimana? Rencana kegiatannya apa saja sih persisnya? Kabarnya sampai sekarang belum terbuka disampaikan ke publik. Gambaran keseluruhan rancangan kegiatan yang berimplikasi pada anggaran yang bertambah.