Mesti terus menerus diingatkan, bahwa presiden itu adalah pemimpin (rakyat) negeri ini, panglima tertinggi TNI. Bukan pertugas partai mana pun!
Wacana reshuffle (kocok-ulang) susunan kabinet (para pembantu presiden) juga bukan soal yang baru atau aneh. Sudah lama, dan bukan hal yang tabu juga, biasa-biasa saja.
Dalam manajemen dan ilmu kepemimpinan ada soal pengukuran atau evaluasi kinerja dan ada sesi-sesi coaching-and-counselling dari seorang pemimpin.
Di suatu titik, seorang pemimpin dituntut untuk berani memutuskan, pertama-tama arah besar (vision, grand-strategy, business-model) dan kedua team-formation (formasi tim) yang akan membantu sang pemimpin merumuskan detail program dan mengeksekusi dengan kompak agar organisasi bergerak bersama (seiring dan selaras) sehingga tercipta sinergi ke arah visi yang dituju.
Dalam realitas kepemimpinan dan manajemen yang dinamis, selalu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang perjalanan organisasi. Apakah peristiwa itu sudah diantisipasi maupun yang mendadak muncul begitu saja.
Perubahan cuaca di luar organisasi (faktor eksternal) maupun di dalam tubuh organisasi (faktor internal). Itu semua hal yang harus senantiasa disikapi dengan positif dan bijaksana (artinya dengan penuh perhitungan dan pertimbangan serta keberanian dan kesabaran).
Kembali ke soal wacana reshuffle kabinet. Sebetulnya sudah sejak evaluasi 100 hari kerja kabinet Presiden Joko Widodo disekitar akhir Januari atau awal bulan Februari 2020 lalu. Saat itu juga pernah ada pertemuan presiden dengan para pegiat media sosial di Istana Bogor.
Dan pasca pertemuan itu sempat bertiup kencang isu bakal adanya reshuffle kabinet. Lantaran dalam pertemuan tersebut sempat pula disinggung kinerja menteri yang dinilai kurang cepat dan kurang mampu beradaptasi.
Bahkan jubir Fadjroel Rahman sempat pula menyampaikan pernyataan Jokowi yang katanya tak segan mencopot menteri yang kerjanya lamban dan tidak bisa beradaptasi. Nah!
Saat itu presiden mengingatkan menterinya untuk melaksanakan instruksi yang disebut prioritas Panca Kerja Indonesia Maju, yaitu: pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi modern bernilai tambah, kemudian berpihak pada kemajuan lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya yang berkemajuan secara efektif dan efisien.
Karenanya, diperlukan anggota kabinet yang dapat menyesuaikan diri (beradaptasi) cepat dengan fungsi kementeriannya.