*E-Budgeting Sebagai Suatu Dokumen Moral*
Oleh: *Andre Vincent Wenas*
Apa itu E-Budgeting? Dan bagaimana kita memahami E-Budgeting sebagai suatu dokumen moral?
Proses penganggaran (dalam hal ini kita bicara soal penganggaran pemerintah daerah) yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan e-budgeting diharapkan mampu memberikan proteksi terhadap berbagai upaya penyimpangan dalam penganggaran.
Bagaimana bisa?
E-budgeting diharapkan dapat memperkecil penyimpangan. Ini lantaran e-budgeting mampu mencatat setiap perubahan dalam proses penganggaran. Siapa yang mengusulkan, siapa yang merubah, berapa besar perubahannya, kapan itu dilakukan, dan lainnya. Semua terekam, ada jejak digitalnya istilah jaman now.
Bagaimana keterbukaannya atau transparansinya dilakukan?
Melalui proses transparansi (keterbukaan) dan review (pengkajian) yang melibatkan masyarakat luas. Keterbukaan atau transparansinya dilakukan dengan cara elektronik pula. Di-upload (diunggah) ke laman (website) resmi pemda. Kapan? Sejak proses perancangan.
Sehingga masyarakat luas bisa bersama-sama mengawal anggaran yang diusulkan secar detail (rinci), artinya sampai ke harga satuan. Supaya setiap sen dari setiap mata anggaran itu bisa dipergunakan sebesar-besarnya demi prioritas program yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.
Mungkinkah? Mungkin saja, syaratnya mesti ada political-will dari eksekutif (pemda) dan legislatif (DPRD). Kemauan politik, niat baik, ada motif yang mulia untuk terbuka, terus terang, dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan. Sederhana sebetulnya.
Apakah e-budgeting sudah diterapkan oleh pemerintah daerah? Sudah.