Tahun 2019 terjadi pandemi yang begitu dahsyat yang disebabkan oleh virus corona. Pandemi ini memporakporandakan segala lini baik kesehatan, ekonomi, pendidikan dan tidak terlepas juga ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia segera sigap mengambil tindakan guna menahan laju penyebaran virus corona dengan tetap memperhatikan aspek lain agar tetap berjalan.
Salah satu tindakan pemerintah Indonesia dengan mengambil keputusan bahwasannya proses belajar mengajar dilakukan secara daring tidak terlepas bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kebijakan pembelajaran daring sebagai bentuk terobosan dari pemerintah dalam menanggapi situasi genting dikarenakan terjadinya pandemi. Dengan adanya keadaan pandemi, para siswa dituntut untuk segera beradaptasi dengan keadaan.
Para siswa diharapkan tetap dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal walaupun hanya sebatas kelas virtual. Pembelajaran daring dianggap suatu keputusan paling tepat yang dapat diusahakan oleh pemerintah agar proses belajar mengajar tetap berjalan sehingga lini pendidikan tetap aktif ditengah gempuran pandemi yang tak kunjung usai.
Pembelajaran daring dilakukan guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, dengan upaya agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Proses pembelajaran daring siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diakses malalui handphone maupun laptop yang terhubung dengan internet.
Para siswa akan di beri materi melalui kelas virtual dengan guru sebagai pembimbing proses belajar mengajar. Namun sering kali proses belajar mengajar tidak dapat berjalan maksimal sehingga akan mempengaruhi pemahaman para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terhadap materi yang diberikan.
Pembelajaran daring ini tidak sepenuhnya baik dan dapat dilaksakan secara maksimal. Baik dalam proses pembelajaran berlangsung maupun hasil pembelajaran tersebut terhadap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan diimplemenstasikan ke dunia kerja secara langsung.
Badan Pusat Statistik (BPS) menginput data mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penyumbang paling tinggi bila dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 18,28 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 13,50 persen pada Agustus 2020.
Berdasarkan data yang dijabarkan mengenai siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui Badan Pusat Statistik (BPK) diperoleh bahwasannya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penyumbang pengangguran tertinggi dalam konteks jenjang pendidikan bila dibandingkan dengan tamatan Diploma ataupun Universitas.
Moment ini terjadi setelah diterapkannya kebijakan proses belajar mengajar daring bagi seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Nyatanya ini tidaklah sesuai dengan proses pembelajaran di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK). Data yang dijabarkan oleh Badan Pusat Statistik merupakan bukti nyata dan dapat dijadikan tolak ukur bahwasannya tingkat pengangguran meningkat setelah diterapkannya kebijakan tersebut dengan siswa Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) sebagai penyumplai jumlah pengangguran terbesar akibat sekolah daring tersebut.
Mengapa hal ini bisa terjadi, dan mengapa siswa Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) sebagai penyumplai jumlah pengangguran terbesar saat kebijakan pembelajaran daring diambil. Pembelajaran daring ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk implementasi kebijakan mengenai physical distancing atau pembatasan fisik antar manusia dengan lainnya.