Sejarah telah membuktikan bahwa elektabilitas politik yang tidak disokong oleh infrastruktur dan logistik politik akan kalah pada akhirnya. Ini amat beralasan mengingat rendahnya rasionalitas pemilih akan visi dan misi para calon terpilih.
Banyak figur populer yang sedemikian dicintai pada masa-masa awal pemilihan pada akhirnya kalah karena minimnya infrastruktur dan logistik politik, dan ini diperparah bila calon tersebut berasal dari partai-partai kecil yang minim sumber dana dan mesin kerja politiknya.
Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan seseorang atau partai politik. Elektabilitas berkaitan erat dengan kemampuan atau kecakapan untuk dipilih dalam menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan.
Political Dictionary menjelaskan bahwa elektabilitas mengacu pada persepsi kemampuan seorang calon atau kandidat untuk memenangkan pemilu. Penilaiannya diukur oleh pemilih, orang di dalam partai, pakar politik dan media.
Dalam politik, seorang dengan elektabilitas tinggi memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangi panggung pemilu. Seorang dengan elektabilitas tinggi artinya tingkat keterpilihannya oleh masyarakat juga tinggi.
Namun demikian elektabilitas politik harus ditopang oleh infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan akan memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung lembaga-lembaga kenegaraan.
Infrastruktur politik disebut juga struktur politik kemasyarakatan atau non-pemerintah. Infrastruktur politik berkaitan langsung dengan pengelompokan warga negara sebagai kekuatan sosial politik.
Contoh infrastruktur politik adalah media massa, partai politik, tokoh-tokoh politik, kelompok kepentingan (interest group), serta lembaga swadaya masyarakat.
Elektabilitas dan infrastruktur politik saja tidaklah cukup, karena masih harus ditopang oleh logistik politik. Logistik yang dimiliki kandidat oleh sebagian besar masyarakat akan dijadikan preferensi dalam menentukan pilihan.
Secara sederhana, logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa, energi, atau sumber daya lain, dari mulai titik awal hingga titik pengguna.
Dalam hal ini logistik politik berhubungan erat dengan segala sumber daya baik uang, barang/materi, dan segala sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menopang elektabilitas politik.