Sejak awal tahun 2020 Indonesia atau bahkan sedunia telah dilanda oleh Virus Corona atau yang sering kita kenal dengan Covid-19. Siapa yang tidak kenal dengan Covid-19 ? saya rasa semua sudah kenal dengan virus Corona. Karena dengan adanya Covid-19 semuanya berubah, mulai dari per Ekonomian, belajar mengajar, sampai ibadah-ibadah yang tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya.
Bahkan di berbagai pemerintah negara telah menutup sebagian besar per-ekonomian nasional mereka, dengan tujuan dalam upaya mengekang perluasan pandemi atau tidak menambah meluasnya Covid-19 ini. Sementara itu, Institut Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan sejak awal merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa pasien untuk COVID-19.
Lembaga ini mengklaim dapat memeriksa 1.700 sampel sehari. Namun pada hari Senin, 16 hari setelah kasus pertama muncul, hanya 1.293 sampel telah diperiksa. Mengapa?
Bahkan ketika tes telah dilakukan, setiap pasien rata-rata membutuhkan tiga hari untuk mendapatkan hasil, karena antrian panjang dan waktu yang diperlukan untuk mengirim spesimen dari daerah terpencil ke Jakarta.
Dr TIRTA ( 09:2020 ) “Covid ini sudah di pengaruhi oleh Politik atau Kebijakan Politis- Orang beribadah tidak boleh, orang sekolah tidak boleh, kok pilkada boleh”. Saya rasa demikian, karena dimana Negara kita Indonesia sedang mengalami wabah covid-19 namun Pilkada 2020 tetapakan dilaksanakan. Sedangkan Pemerintah membuat aturan supaya tidak membuat acara dengan mendatangkan banyak orang. Bahkan pernah sampai masjid-masjid itu tidak diperbolehkan di gunakan. Namun sekarang kenapa PILKADA tetap dilaksanakan. Padahal akhir-akhir ini wabah covid-19 semakin berkembang atau jumlah orang yang terpapar covid terus menambah.
Masyarakat kita saat ini sedang dilanda fobia sosial dengan wabah Covid-19 sehingga memunculkan respon emosional berupa rasa takut dan ancaman bahaya akan terinfeksi covid-19 dan bahkan berakibat kematian. Tetapi, karena tak berwujud secara nyata beberapa kelompok masyarakat menganggap biasa saja, misalnya main ke mal, nongkrong di warung kopi dan masih sempat berwisata.
Di beberapa negara bahkan warganya melakukan aksi demonstrasi memprotes pembatasan pergerakan fisik yang dinilai sebagai bentuk pengekangan. Dengan situasi demikian, agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah ikut terkena imbas dari keadaan dan fobia sosial yang terbentuk diatas.
Terlebih lagi, banyak orang yang menghadiri rumah sakit yang menunjukkan gejala belum diseka karena mereka tidak memiliki riwayat perjalanan atau kontak dekat dengan pasien yang dikonfirmasi, meskipun para ahli sekarang mengatakan pertimbangan ini tidak lagi relevan karena Indonesia telah memasuki tahap transmisi lokal . Perlahan-lahan, negara ini mulai menyadari bahwa ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang membawa virus tidak terdeteksi, namun pemerintah pusat masih tidak melakukan apa pun untuk meningkatkan langkah-langkah pengujian.
Kesimpulan
Di tengah pandemi Covid-19 ini tentu saja berfikir kritis harus di imbangi dengan solusi konstruktif. Karena pada bagian akhir tulisan ini, saya menyampaikan bahwa sudah saatnya bagi pemerintah (pusat dan daerah) untuk membuka mata bahwa sistem kesehatan di Indonesia perlu segera diperbaiki dengan mempersiapkan daerah sebagai garis depan pelayanan kesehatan.
Selain itu distribusi pengetahuan harus segera dilakukan oleh pemerintah sehingga pusat perkembangan pengetahuan tidak hanya di Jakarta tetapi lebih merata keseluruh wilayah Indonesia.