Pada dasarnya good governance adalah suatu bentuk peraturan atau tata kelola yang mengatur fungsi, kepentingan , dan hubungan baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau penyelenggaraan usaha . Namun, good governance adalah tata kelola yang baik karena, sebenarnya, baik adalah baik dan tata kelola adalah pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah juga tercermin dalam proses terbuka mengenai hasil, tujuan, dan evaluasi kinerja layanan pemerintah tersebut . (Kaloh, 2010: 172) Tata pemerintahan yang baik berarti pengelolaan kekuasaan berdasarkan aturan hukum yang efektif , pengambilan kebijakan yang terbuka dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Ada banyak cara dan metode yang bisa terlihat dari kinerja staf layanan untuk memperkuat dan mengintegrasikan nilai dan tradisi yang relevan. Dipahami secara optimal dalam mewujudkan kepentingan bersama. Namun, mengembangkan tata kelola yang baik menunjukkan bahwa lebih mudah dan lebih cepat untuk memulai di sektor pelayanan publik. Good governance memiliki tiga kunci landasan yaitu implementasi kebijakan, proses pengambilan keputusan , dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien mencerminkan ciri tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan pembangunan perkotaan dan perdesaan.
Pelayanan publik adalah pelayanan yang bersifat esensial atau berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Di Kecamatan Driyorejo dikaitkan dengan Indikator Good Governance untuk tujuan mengukur keberhasilan Prinsip Good Governance di Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo dan Kabupaten Gresik. Prinsip- prinsip ini adalah Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi dan Efektifitas serta keempat prinsip tersebut merupakan faktor keberhasilan dari prinsip tersebut. Berikut pembahasan empat prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance di Desa Driyorejo , Kecamatan Driyorejo yakni:
1.Partisipasi
Partisipasi ini sangat membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat publik dalam kegiatan kemasyarakatan di tingkat nasional. Melibatkan masyarakat dalam proses pelayanan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pengambilan keputusan menumbuhkan konsensus tentang pemahaman bersama tentang isu-isu sosial yang paling mendesak. Sebagai masyarakat publik pelayanan di Kecamatan Driyorejo mengharapkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi yang dilaksanakan oleh tim dinas kecamatan sudah berjalan dengan baik dan pihak kecamatan hadir untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin hingga memuaskan dari masyarakat setempat . Hal ini dikarenakan sikap ramah dan tanggung jawab petugas yang memberikan pelayanan , masyarakat yang sangat antusias berpartisipasi aktif dalam program pemerintah, dan pemerintah daerah yang melakukan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan pelayanan di Kecamatan Driyorejo terbukti dengan peran pemerintah.
2. Transparansi
Transparansi adalah prinsip bahwa setiap orang dapat mengakses atau mempublikasikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang hasil, pelaksanaan dan kebijakan. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah kecamatan Driyorejo merupakan contoh keterbukaan dalam menjalankan segala tugas pelayanan. Keterbukaan pemerintah kecamatan Driyorejo dinilai sangat baik dalam hal penggunaan sistem pelayanan masyarakat. Pihak kecamatan Driyorejo sangat tidak membebankan biaya layanan dan menghubungi situs web dan media sosial mereka untuk mengungkapkan informasi. Tata pemerintahan yang baik atau good governance membutuhkan transparansi, partisipasi, dan kemudahan akses masyarakat terhadap proses pemerintahan.
3.Efektifitas
Efektivitas merupakan penyelenggaraan harus melaksanakan hasil yang direncanakan dengan mengembangkan penggunaan sumber daya yang ada. Menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas otoritas publik. Layanannya sederhana, cepat, dan murah. Dengan memberikan pelayanan komunikasi yang maksimal melalui media sosial , serta kerjasama dan sinergi antara karyawan dan pimpinan daerah , Pemerintah Kecamatan Driyorejo dapat mengembangkan lingkungan kerja yang efektif dan efisien untuk pemerintahan yang baik. Jadi, efektivitas ini merujuk pada bagaimana karyawan memberikan layanan yang sederhana dan disiplin sambil menjalankan visi dan misi. Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Driyorejo harus mampu mendorong inisiatif, inovasi dan peran perangkat daerah agar pelayanan dapat terselenggara sesuai standar tata pemerintahan yang baik.
4.Akuntabilitas
Akuntabilitas yang dimaksud adalah segala tindakan dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada hukum. Dalam hal itu, penerapan prinsip akuntabilitas mendorong setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik - baiknya. Komitmen kecamatan Driyorejo terhadap pelayanan publik dapat dilihat dari cara menjalankan misi pelayanannya . Akuntabilitas ini termasuk dalam menerapkan berbagai kebijakan untuk mengelola , mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme layanan tersebut. Kemampuan kecamatan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sangat erat kaitannya dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Oleh karena itu, Kecamatan Driyorejo mengutamakan dan memprioritaskan segala macam kegiatan dan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat untuk mencapai tujuannya . Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran sangat erat kaitannya dengan kemampuan kecamatan itu sendiri melaksanakan kebijakan , program dan kegiatannya . Oleh karena itu, setiap orang berdedikasi untuk mencapai tujuan Kecamatan Driyorejo dengan mengutamakan segala bentuk kegiatan dan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat .