Tekanan aspirasi masyarakat semakin mendesak Kepala Daerah supaya tidak terintervensi oleh partai politik maupun interest group(kelompok kepentingan). Kini pandangan terhadap karier politik perlu diluruskan, alur idealnya adalah bottom-up. Tentu akan menjadi pemahaman yang salah apabila membenahi Indonesia harus melalui Jakarta terlebih dahulu, kemudian baru membenahi daerah yang lain.
Jakarta memang Indonesia, tetapi Jakarta saja tidak cukup mewakili wajah Indonesia. Meskipun kita tahu bahwa Jakarta menjadi melting pot atau titik temu berbagai suku, agama, budaya , dan berbagai latar belakang masyarakat, bahkan sengkarut persoalan dari bernagai aspek, namun pada kenyataanya permasalah di daerah lain juga tidak kalah kompleks. Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa partai politik ialah memperoleh kekuasaan politik, pada kasus ini mengincar Jakarta sebagai panggung politik sah-sah saja, namun partai perlu menjalankan fungsi-fungsi politik dengan baik sehingga menjadi pembuktian kepada masyarakat, dalam hal ini sosialisasi politik terkait tujuan partai politik mendorong pemimpin berprestasi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, maka tujuan inilah yang harus dikawal dan dievaluasi oleh masyarakat.
Harapannya bukan tujuan yang melukai hati rakyat, misalnya sekedar eksistensi untuk mengalahkan petahana, merombak program maupun progress pembangunan dan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh petahana, maupun membuka celah sebagai relasi dengan sekelompok kepentingan politik ataupun politik primordial untuk menguasai sumber daya, dan lain-lain. Sangat disayangkan apabila antar pemimpin yang kompeten dan memiliki elektabilitas tinggi harus ditandingkan dalam satu panggung, akibatnya yang kalah akan mogok dan tidak memimpin suatu daerah. Apabila calon kepala daerah tidak memiliki kepercayaan publik yang baik, maka yang terjadi adalah krisis legitimasi vertikal, dampaknya kualitas partisipasi politik oleh masyarakat dalam pemilu melemah, bahkan seara kauntitatif bisa berkurang.
Kini kebijakan desentralisai belum berjalan mulus. Dengan kacamata keorganisasian, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan, sehingga tiap daerah memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing masing. Penyebaran pemimpin berkompeten menjadi nilai tambah bagi desentralisasi, sehingga tidak hanya hanya menjalankan hal yang fungsional, namun juga mampu mengurai persoalan rumit, menghasilkan solusi, sekaligus menciptakan inovasi di daerah yang dipimpin. Salah satu kerinduan bangsa Indonesia adalah pemerataan, sehingga setiap daerah mampu berkembang dan tidak ada satupun yang termarjinalkan. Jika pemimpin yang baik semakin banyak dan menyebar di setiap daerah, maka menjadi bangsa yang maju bukan lagi impian, tidak ada lagi ketimpangan, yang ada adalah kemerdekaan bagi bangsa sendiri, kemerdekan di setiap hati rakyat Indonesia.
Andi Setianto
