Donald J. Trump, sosok yang kontroversial tetapi berpengaruh besar dalam politik Amerika Serikat (AS), telah mengumumkan visi besar untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih.
Agenda yang diusulkan menekankan pada kedaulatan nasional, kemandirian ekonomi, reformasi pemerintahan, dan fokus tanpa kompromi pada perdamaian dunia.
Dengan janji reformasi besar dan penunjukan tokoh-tokoh strategis, Trump memiliki tujuan untuk mengubah peran AS di panggung global sekaligus memperkuat stabilitas dan kemakmuran dalam negeri.
Era Baru Pasifisme: Diplomasi Menggantikan Intervensi
Pendekatan Trump terhadap kebijakan luar negeri, yang sering disebut "realism and restraint," sangat berbeda dari pendekatan intervensi AS selama beberapa dekade terakhir.
Masa jabatan kedua Trump diproyeksikan akan memperluas inisiatif-inisiatif berorientasi pada perdamaian, memprioritaskan keterlibatan diplomatik, dan mengurangi kehadiran militer AS di luar negeri.
Meninjau ulang komitmen North Atlantic Treaty Organization (NATO) menjadi salah satu fokus utama. Sejak didirikan pada 1949, NATO menjadi pilar kebijakan luar negeri AS. Namun, Trump sering mengkritik aliansi ini karena beban finansial yang tidak merata.
Berdasarkan siaran pers yang dipublikasikan oleh Divisi Diplomasi Publik NATO, AS menghabiskan lebih dari $800 miliar untuk pertahanan setiap tahun antara 2021-2024, dengan kewajiban NATO mengambil bagian signifikan dari anggaran tersebut.
Meskipun anggota NATO telah berkomitmen untuk membelanjakan setidaknya 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk pertahanan, sebagian dari mereka tidak mencapai tujuan tersebut selama bertahun-tahun.
Sebagai contoh, sekutu besar AS dalam NATO seperti Jerman, Italia, dan Kanada masing-masing hanya mengalokasikan 1,44%, 1,50%, dan 1,14% dari PDB mereka untuk pertahanan menurut International Institute for Strategic Studies.