[caption id="attachment_249171" align="aligncenter" width="341" caption="Ilustrasi suku Papu meminta SBY memakai hukum rimba (googleimage)"][/caption]
Banyak beredar hari ini mengenai pemberitaan hubungan Indonesia dengan Malaysia, yang akhir - akhir ini media pun sudah mengangkat sampai membenturkan konflik kepentingan di antara civil society di Indonesia.
Masyarakat Indonesia dari plosok daerah hingga kota, dari berbagai kalangan baik aktivis LSM dan mahasiswa tumpah ruwah di jalanan membakar dan membombardir demonstrasi ke Kedutaan Malaysia di Jakarta menuntut penuntasan masalah hubungan bilateral antara Indoensia dan Malaysia. Ketidak arifan pemerintah Malaysia dalam merespon nota-nota dari pemerintah Indonesia membuat pertanyaan bagi kita semua?.
Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa latar belakang sejarah hubungan antara Indonesia-Malaysia. Hubungan persahabatan bak kakak-adik, atau negara serumpun dinilai kadarluarsa atau basi menurut pengamat dari LIPI. Saya sependapat dengannya, karena terlihat pemimpin di tingkatan eksekutif dari Presiden hingga Menteri dan selanjutnya, selalu menganggap dan berstetmen normatif dan general. Sikap yang di keluarkan pemimpin kita selalu banyak berapologi, yang justru akan menimbulkan konflik hubungan civil society antara Indonesia dan Malaysia. Maka dengan ini tugas pemerintah untuk meredam kondisi seperti ini.
Layaknya Sang Jendral Susilo Bambang Yudhoyono sedang terlelap tidur memimpikan strategi matang kedepan tanpa mengangkat bendera peperangan. Mungkin mimpi sang Jendral tersebut sama dengan saya, yaitu memakai perang diplomasi hukum rimba. Melalui jalur hukum rimba ini yang saya kira bisa kita terapkan untuk ketegasan pemerintah Indonesia hari ini. Hukum rimba mungkin sedikit banyak kita tau, bagaimana prosesnya hingga mekanismenya, dimana sapa yang terkuat dan yang bertahan, siapa yang kalah dia benar - benar tersingkirakn (mungkin itu kacamata hukum rimba yang absolute).
Tapi yang saya maksud adalah konsistensi pemimpin dalam menjalankan hukum rimba ini, dimana sudah secara garis tanagn seorang pemimpin negara (bagaikan singa) tegas dalam mengamankan wilayah teritorinya sehingga wahana rimba Indonesia bisa memberikan keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan untuk kondisi hari ini. Jadi saya kira analogika hukum rimba ini sangatlah tepat untuk di terapkan pada pemimpin Indonesia kita dalam permasalah hubungan diplomasi bilateral ini.
Bayangkan saja mengapa memakai hukum rimba, karena jelas dinamika konflik ini layak saya katakan seperti blantara hutan amazone yang sangat mengerikan. Seperti pembakaran lahan hutan, perburuan liarsecara ilegal, pembalakan liar secara ilegal, dan lain-lain, sama halnya dengan khasus kita, pengambilan budaya Indonesia, pengambilan ilegal pulau-pulai kecil dan perbatasan negara, perburuan ikan secara ilegal di perairan Indonesia dan masih banyak lagi.
Sampai hari ini hukum diplomasi ataupun teori konsep diplomasi mengani khasus atau konflik seperti macan ompong yang tidak mempunyai taring. Kekecewaan berat pada proses kekuatan dan ketegasan diplomasi kita baik di pucuk presiden maupun Menkopolhukan dan Menlu. Kesemuanya instansi kementrian tersebut tidak bisa memberikan kedaulatan Indonesia di mata rakyatnya sendiri apalagi Internasional.
Harga diri bangsa bisa tercermin apabila Pertahanan Negara yang kuat, bukan dari Postur Militer saja. Tapi bangsa Indonesia bisa memprovokasi secara positif dan aktif sebagai bentuk "Shock Therapy KETEGASAN". Mari tingkatkan Pertahanan Negara Berdaulat NKRI. Asosiasi House of Indonesia di Philipin menghimbau agar masyarakt tanah air tetap tegas dalam mengawal Indonesia. #Salam Indonesia Rindu Ketegasan.
oleh: Andira Reoputra, ST(Ketua Assosiasi House of Indonesia, Philippines)
*Tulisan sebelumnya: