Sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, Pancasila, yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Memberikan landasan moral dan etis yang kuat untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mendorong kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghormati. Tujuan SDG nomor 16, "Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh," didukung oleh prinsip ini. Toleransi beragama dapat mengurangi konflik agama, yang menghasilkan masyarakat yang damai dan harmonis.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai ini menekankan betapa pentingnya melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial. SDG nomor 5 tentang "Kesetaraan Gender" dan SDG nomor 10 tentang "Mengurangi Kesenjangan" berkaitan dengan gagasan ini. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dan bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Persatuan Indonesia, nilai persatuan sangat penting untuk menjaga integritas dan kesatuan bangsa. Dalam konteks SDGs, persatuan mendukung SDG nomor 16 yang berfokus pada perdamaian dan ketahanan masyarakat, dan juga memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian pembangunan yang sama, menurut SDG nomor 11 yang berbicara tentang "Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan."
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, nilai-nilai ini menekankan betapa pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Gagasan ini secara utuh sesuai dengan SDG nomor 16, yang menganjurkan organisasi yang inklusif dan akuntabel. Dengan menggunakan proses musyawarah dan mufakat, kebijakan yang dibuat akan lebih mencerminkan keinginan seluruh rakyat, sehingga pembangunan akan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, prinsip keadilan sosial menekankan betapa pentingnya sumber daya didistribusikan secara merata dan adil. Gagasan ini mendukung SDG nomor 1 "Mengakhiri Kemiskinan", SDG nomor 2 "Mengakhiri Kelaparan", dan SDG nomor 10 "Mengurangi Kesenjangan". Dengan memastikan keadilan sosial, setiap warga Indonesia akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaat pembangunan secara merata, sehingga tidak ada yang tertinggal.Untuk mencapai SDGs 2030, sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. Beberapa tindakan nyata yang dapat diambil termasuk:
1) Integrasi Pancasila dalam Pendidikan
Pendidikan Pancasila ditanamkan di semua jenjang pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini.
2) Penguatan Kelembagaan
Menciptakan organisasi yang transparan dan akuntabel serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
3) Kebijakan yang Inklusif