Kepala Sekolah sebagai pimpinan sekolah merupakan faktor penyumbang keberhasilan dalam upaya penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kompetensi dan kemampuan dalam tugas, peran, dan fungsinya.
Pemberian pelayanan yang prima kepada seluruh warga sekolah, mengoptimalkan pemberdayaan dan pengembangan warga sekolah, fokus pada kinerja dan pertumbuhan serta dampak untuk kemajuan sekolah dan bagi masyarakat, kepemimpinan ini disebut kepemimpinan melayani.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model penguatan kepemimpinan melayani yang berupa model konstelasi pengaruh antar variabel beserta model matematikanya. Dari model tersebut kemudian diturunkan hipotesis penelitian yang selanjutnya akan diuji menggunakan analisa jalur (path analisis) pada tahap penelitian kuantitatif.
Penelitian diawali dengan mewawancarai informan yang dianggap kompeten dalam memberikan jawaban yang diharapkan. Selanjutnya dilakukan reduksi data, kodifikasi data, display data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di SMK Swasta kabupaten Bogor pada periode Oktober sampai dengan Desember 2020.
Dari penelitian yang dilakukan dihasilkan beberapa veriabel yang diduga berpengaruh positif dan dominan terhadap kepemimpinan melayani, yakni kecerdasan adversitas, kepribadian proaktif, teamwork sebagai variabel eksogen, komitmen terhadap organisasi, dan motivasi kerja sebagai variabel intervening.
A. Pendahuluan
Pembangunan Nasional melalui bidang pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
Upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia terus dilakukan secara berkesinambungan. Salah satunya adalah melakukan pembaharuan tentang tugas pokok kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah.
Kepala sekolah merupakan kunci strategis dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien karena bermutu tidaknya sekolah bergantung kepada kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin.
Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 6 tahun 2018 [1], menegaskan bahwa guru yang diangkat menjadi kepala sekolah bukan lagi sebagai tugas tambahan akan tetapi sebagai tugas pokok untuk memimpin dan mengelola setiap tingkat satuan pendidikan.