Akhirnya PBB mengeluarkan dua resolusi besar. Pertama dikeluarkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia dan satu lagi oleh Dewan Keamanan mengenai cara menangani kefanatikan dan kebencian agama di seluruh dunia termasuk Islamofobia.
Terukur, seimbang dan beragam, begitulah mungkin yang bisa kita gambarkan tentang bagaimana instrumen-instrumen baru PBB ini dapat membantu mengatasi fenomena yang berkembang saat ini.
Sebuah laporan PBB pada bulan April 2021 menemukan bahwa kecurigaan, diskriminasi dan kebencian terhadap umat Islam telah mencapai porsi yang mengerikan.
Di banyak belahan dunia, Islamofobia semakin meningkat karena Islamofobia digunakan secara sinis dalam kampanye politik terutama oleh kelompok ekstrem kanan dan partai politik demi keuntungan pemilu dan cukup berhasil. Hal ini juga dijadikan senjata untuk membenarkan diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap minoritas Muslim.
Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Pusat Studi Populisme Eropa yang berbasis di Brussels mendokumentasikan bagaimana di Eropa, kebangkitan populisme dikaitkan dengan peningkatan Islamofobia dengan peningkatan suara partai politik anti-Islam yang cukup signifikan.
Studi ini juga menemukan bahwa Islamofobia telah menjadi bentuk rasisme yang diterima tidak hanya di kalangan pinggiran masyarakat Eropa tetapi juga di kalangan masyarakat menengah dan atas. Hubungan populisme-Islamofobia juga terjadi di belahan dunia lain.
Untuk menghadapi ancaman yang semakin besar ini, Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juli lalu mengeluarkan sebuah resolusi yang mengecam advokasi dan manifestasi kebencian terhadap agama termasuk tindakan penodaan Al-Qur'an yang dilakukan secara terbuka dan terencana.
Resolusi ini menekankan perlunya meminta pertanggungjawaban mereka sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional.
Resolusi ini juga menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mengadopsi undang-undang, kebijakan dan kerangka penegakan hukum nasional yang menangani, mencegah dan mengadili tindakan dan dorongan kebencian agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan dan untuk segera mengambil langkah-langkah guna memastikan akuntabilitas.
Dewan mendesak Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan semua badan terkait sesuai mandatnya masing-masing untuk bersuara menentang advokasi kebencian agama.
Pada bulan Juni, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 2686 untuk menangani aspek terkait lainnya dan menyatakan keprihatinan mendalam terhadap diskriminasi, intoleransi dan ekstremisme termasuk dalam kasus-kasus yang dilatarbelakangi oleh Islamofobia.