Apa alasan hingga krisis moneter terjadi? Apa yang telah kita pelajari dari semua itu saat negara-negara yang terimbas dapat melindungi perekonomian mereka dari guncangan dan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Kombinasi krisis moneter dan perbankan dimulai di Thailand pada bulan Juli 1997 dan dengan cepat menyebar ke Republik Korea, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Dalam waktu kurang dari setahun, produk domestik bruto di lima negara tersebut terkena dampak krisis sebesar 30%.
Krisis ini terjadi akibat dari pembukaan rekening modal yang terlalu dini sebelum sistem keuangan dan peraturan dalam negeri siap. Pinjaman jangka pendek bahkan diliberalisasi dibandingkan investasi asing langsung jangka panjang di negara-negara tersebut.
Didorong oleh nilai tukar yang dipatok terhadap dolar, investasi portofolio dan pinjaman bank dari negara-negara maju membanjiri Asia sebelum krisis sehingga memicu gelembung harga aset dan properti dalam negeri.
Utang jangka pendek dalam jumlah besar dalam mata uang AS untuk membiayai investasi dalam negeri jangka panjang sehingga menciptakan ketidaksesuaian pembayaran.
Ketika hal tersebut macet, arus modal tiba-tiba berbalik arah. Hal ini menyebabkan devaluasi mata uang secara besar-besaran dan gagal bayar (default) bank secara besar-besaran.
Komunitas internasional dengan cepat datang untuk menyelamatkan. Dana Moneter Internasional, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) menyediakan likuiditas valuta asing dan dukungan anggaran.
ADB menawarkan pinjaman senilai $7,8 miliar selama 2 tahun melalui pinjaman cepat berbasis kebijakan untuk reformasi sektor keuangan dan perlindungan sosial di Indonesia, Republik Korea, dan Thailand.
Lantas negara-negara tersebut pulih lebih cepat dari perkiraan. Setelah langkah-langkah stabilisasi awal, otoritas di negara-negara yang terkena dampak krisis mulai memperkuat kebijakan makroekonominya yang sehat dan didukung oleh kehati-hatian fiskal dan bank sentral yang lebih independen.
Mereka mengadopsi nilai tukar yang lebih fleksibel, memperkuat regulasi dan tata kelola sektor keuangan, dan menerapkan reformasi struktural.