Pada acara Sesi ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), seorang wanita dari negara Arab dengan marah mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh terpinggirkan sejauh menyangkut perlindungan hak asasi manusia. Namun sayangnya di UNHRC yang semakin terpolitisasi, suara seperti itu akan terdengar semakin lemah dan kian tak berdaya.
UNHRC, sebuah platform yang dirancang untuk meningkatkan kondisi hak asasi manusia global melalui dialog dan kerja sama kini diselimuti oleh persaingan dan konfrontasi karena tindakan beberapa negara Barat yang terus mempolitisasi masalah hak asasi manusia .
Berakhirnya Perang Dingin membuat Barat percaya bahwa cara mereka melindungi hak asasi manusia dan demokrasi telah benar. Hingga masalah hak asasi manusia menjadi alat yang kadang-kadang menjadi alasan bagi beberapa negara Barat untuk ikut campur dalam urusan internal negara lain.
Pada 1990-an, NATO, di bawah kepemimpinan AS, mengklaim bahwa "hak asasi manusia berada di atas kedaulatan" namun melancarkan serangan udara ke Yugoslavia yang secara brutal membunuh ribuan orang tak berdosa.
Pada awal 2010-an, AS dan beberapa sekutunya mencoba membawa demokrasi gaya Barat ke beberapa negara Arab yang hanya mengakibatkan kerusuhan dan bencana kemanusiaan yang berkepanjangan.
"Arab Spring" tidak pernah membawa kehangatan seperti yang dijanjikan ke negara-negara Timur Tengah melainkan musim dingin yang membekukan.
Barat berulang kali menjatuhkan negara lain atas nama perlindungan hak asasi manusia.
Beberapa resolusi khusus UNHRC yang menargetkan negara-negara berkembang dan diprakarsai oleh Barat seyogyanya harus ditolak oleh negara-negara berkembang karena selalu disesuaikan dengan standar ganda Barat dan harus sesuai dengan agenda Barat.
Seperti dalam setiap sesi UNHRC kita mendengar organisasi hak asasi manusia mengkritik kekerasan senjata dan diskriminasi rasial di AS. Namun saat sidang di ruang XX Palais des Nations, agenda yang sering diangkat malah sering mempermalukan negara-negara berkembang.
Mereka selalu menonjolkan hak atas kebebasan sementara mengabaikan hak atas hidup dan keamanan di UNHRC sehingga seolah-olah "berwenang" menyalahkan politik negara-negara berkembang sebagai sistem yang diktator dan otoriter sehingga lantas menyombongkan nilai Barat sebagai superior.
Mengapa mereka lebih suka mengecilkan hak untuk hidup dan keamanan di negara-negara berkembang seperti itu? karena, pertama, mereka sepenuhnya menyadari catatan buruk mereka sendiri dalam melindungi warganya dari ancaman seperti narkoba dan kekerasan senjata yang merampas kehidupan dan keamanan warga mereka. Kedua, mereka tahu bahwa tantangan terbesar bagi negara-negara berkembang dalam menjaga hak hidup dan keamanan rakyat mereka sendiri berasal dari perang yang dilakukan oleh Barat, sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh Barat dan perilaku pemaksaan yang dilakukan oleh Barat.
Harusnya UNHRC berfungsi sebagai platform kerja sama yang konstruktif di antara semua negara bukan sebagai lahan konfrontasi politik.