Lihat ke Halaman Asli

Menanti 'Kemerdekaan' di Sungai Bihak

Diperbarui: 17 Juni 2015   06:45

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 35.809 km persegi atau kurang lebih 3.580.900 Ha. Terdiri dari 21 kecamatan.yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Salah satu kecamatan tersebut adalah kecamatan Hulu Sungai yang merupakan daerah pemekaran dari kecamatan Sandai sejak tahun 2004 silam. Kecamatan ini terletak di wilayah Hulu Sungai Pawan, tepatnya di sepanjang Sungai Krio dan Sungai Bihak.

Sungai Bihak terdiri dari sembilan kampung yaitu : Cinta Manis,Pendulangan,Riam Dadap, Aur Gading, Sekukun, Batu Lapis, SIRA, Kampung Baru dan Lubuk Kakap. yang terdiri dari lima desa, dan 12 Dusun


Dari dulu hingga sekarang, yang menjadi masalah yang senantiasa dikeluhkan masyarakat di sepanjang sungai Bihak adalah kurangnya akses informasi. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum adanya sentuhan pembangunan sarana infrastruktur berupa akses jalan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, sarana infrastruktur pembangunan listrik (PLN) juga masih belum dapat dinikmati masyarakat disana. Melihat potensi yang dimiliki, seharusnya daerah sepanjang Sungai Bihak yang melimpah ruah kekayaan sumber daya alamnya ini jika dikelola dengan baik, tentu akan memberi nilai lebih berupa penghasilan yang memadai bagi masyarakat setempat untuk meningkat kesejahteraannya karena didukung oleh potensi yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat memberi manfaat lebih bagi masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut dan sekitarnya. Tetapi, saat ini apa dan bagaimana kondisi yang dirasakan masyarakat?


Warga di sana mengeluh karena biaya angkut hasil buminya yang sangat mahal dibanding dengan harga penjualan hasil SDA yang dibawa ke pasar. Hal ini diakibatkan karena infrastruktur jalan darat belum ada dan hanya melewati jalur sungai yang rutenya banyak riam dan batu yang berkelok-kelok di sepanjang sungai Bihak. Seperti diketahui perjalanan menuju daerah disana sangat bergantung pada konsidi alam. Di musim penghujan transportasi lancar, tetapi kalau kemarau masyarakat setempat akan kesulitan berpergian ke ibukota kecamatan untuk berbelanja  kebutuhan mereka sehari-hari. Sulitnya kondisi yang dihadapi warga karena persoalan infrastruktur yang tidak memadai ini membutuhkan perhatian berupa intervensi pemerintah melalui program pembangunan yang memadai.


Sebagai tokoh pemuda asal daerah Sungai Bihak, saya berharap pemerintah kabupaten Ketapang dan DPRD Kab ketapang dapat memprioritaskan pembangunan di daerah kami. Warga tentunya menunggu peran pemerintah kabupaten Ketapang melalui kepala daerah yang baru akan di pilih nanti dalam perhelatan pilkada tahun 2015 nanti. Hal ini saya pandang penting untuk melakukan pemerataan pembangunan di daerah pedalaman, karena selama ini yang terjadi pembangunan hanya bisa dirasakan olah masyarakat di sekitar perkotaan saja. Sementara, bagi masyarakat pedalaman khususnya di Sungai Bihak belum pernah dijamah oleh tangan pemerintah melalui pembangunan.

Belum adanya sentuhan pembangunan di daerah Sungai Bihak merupakan potret masih suramnya kondisi masyarakat disana. Kaya sumber daya alam namun miskin sarana infrsatruktur. Meskipun negara Indonesia merdeka sudah lebih dari setengah abad silam (69 tahun), tetapi bagi masyarakat pedalaman khususnya masyarakat Sungai Bihak hingga saat ini belum merasakan kemerdekaan itu. Kondisi kehidupan di pedalaman seperti zaman penjajahan saja. Problem lain sebagai dampak dari belum dibangunnya sarana infrastruktur yang memadai ; masih minimnya akses mengenyam pendidikan bagi generasi di kampung, sulitnya masyarakat di kampung memperoleh fasilitas kesehatan dan juga sulit nya masyarakat setempat memperoleh “kesejahteraan”. Karenanya, perlu perhatian dari pemerintah.


Melalui pemberitaan ini, semoga pemerintah daerah terkait dapat membuka telinga untuk mendengar keluh kesah masyarakat di pedalaman dan membuka mata untuk melihat kondisi yang ada di daerah terpencil serta melakukan respon real melalui kebijakan pembangunan bagi masyarakat pedalaman
.

By. Sabinus Andi D.

Aktivis Pemberdayaan / Tokoh Pemuda Sungai Bihak

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline