Sabar bro & Sis....
Aku bukan paranormal, yang hanya mengandalkan berselancar di dunia maya saja, sudah bisa menerawang apa saja yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi-JK dengan para personilnya di sekitar 34 kementerian, 3 lembaga pemerintah setingkat menteri, 29 lembaga pemerintah non kementerian dan 14 lembaga lainnya serta kelompok kerja lainnya selama 4 tahun belakangan ini....
Lagian, Aku juga bukan ahli nujum, yang hanya mengamati kalender dan bintang-bintang saja, sudah bisa memprediksi apa saja yang akan terjadi pada tahun 2019 nanti....
Aku masih manusia biasa yang mungkin hampir sama dengan pak Jokowi-JK yang hanya bisa berencana dan bekerja, serta tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan....
Bicara tentang rencana, Jokowi-JK memulai aksinya di Pemerintahan pada tahun 2014 dengan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Perpres No 2 Tahun 2015. Dalam RPJMN ini, Jokowi-JK menetapkan visi pembangunan nasional "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG" dengan 7 misi dan 9 agenda prioritas (nawacita) yang kemudian dijelaskan secara rinci menjadi sekitar 183 sasaran pada tahun 2019.
Nah, dari sini saja, mestinya kita harus sabar dong... Minimal sampai tanggal 31 Desember 2018 nantilah baru namanya "fair" kita mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Bagaimana cara mengevaluasinya?
Saya rasa kita sudah pahamlah bahwa untuk mengevaluasi itu semua, selain berdasarkan data-data yang valid dan menggunakan metode analisis yang sesuai, kita juga harus mengevaluasi apa saja asumsi-asumsi yang Pemerintah gunakan dalam menentukan sasaran-sasaran tersebut. Karena bisa jadi pencapaian yang tidak sesuai dengan rencana itu diakibatkan oleh ketidakakuratan/ketidaksesuaian asumsi yang digunakan pada saat menyusun rencana. Namanya juga manusia yang buat...
Data-data apa saja yang dibutuhkan?
Kalau bicara tentang data yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja Jokowi-JK, itu juga butuh kesabaran...
Bayangkan saja, Republik Indonesia ini terdiri dari 34 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota, dan sekitar 82-83 ribu kelurahan/desa, dengan sekitar 260 juta jiwa penduduk. Sementara, urusan yang ditangani oleh Pemerintahan Jokowi-JK juga bukan hal yang sedikit, mulai dari 6 urusan absolut, 6 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan.