Korupsi, kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh kaum penjabat ini sudah mewabah kemana-mana, Mulai dari kalangan penjabat kelas desa sampai kalangan penjabat kelas tinggi, bahkan lembaga sekelas KPK yang bertugas untuk menangani kasus korupsi itu sendiri pernah terlibat dalam kasus korupsi.
Sudah begitu banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menangani kasus korupsi ini, namun semuanya hanya sia-sia saja. Dan baru-baru ini terdengar lagi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah guna menangani kasus korupsi, Yaitu kebijakan mengenai kenaikan gaji DPRD. Dilansir dari Tribun.com . apakah kebijakan ini efektif dalam mengurangi kasus korupsi di negeri ini, tentu itu tanda tanya besar yang ada di pikiran kita saat ini.
dengan menaikan gaji DPRD tentu akan meningkatkan penghasilan anggota DPRD tersebut. Berbicara sifat dari manusia berdasarkan dari pengalaman yang pernah saya amati, manusia itu tidak akan pernah merasa puas, mereka pasti selalu merasa kekurangan. Semakin besar penghasilan yang di dapatnya maka tentu akan semakin besar pula lah pengluaran yang dilakukannya.
Berdasarkan penjelasan diatas, tentu kebijakan yang di lakukan pemerintah untuk menaikan gaji DPRD saya rasa kurang tepat, kenaikan gaji DPRD tersebut tidak akan berpengaruh dengan berkurangnya kasus korupsi yang terjadi di indonesia ini karena Yang terlibat dalam kasus korupsi bukanlah penjabat yang berpenghasilan kurang, mereka semua adalah penjabat yang sudah memiliki banyak uang yang mukin dipakai tujuh turunan pun tidak akan habis.
selain itu, Pengamat politik dari lembaga kajian Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, juga mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak masuk akal dilakukan di tengah upaya penghematan pemerintah.
"Menjadi tidak masuk akal pemerintah berencanamenaikkan gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD, sebab Indonesia disebut-sebut sedang berhemat, pemangkasan anggaran di mana-mana terjadi," ujar Pangi,Kamis, 1/9/2016.
Kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah bukanlah menaikan gaji DPRD, tapi memperbaiki sistem yang ada sekarang menjadi lebih transparan dan lebih mementingkan kepentingan rakyat. Namun dibalik itu semua juga harus adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk memilih pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang hanya bisa berjanji-janji saja.
Daftar pustaka :
Clara Cantika, 2016, kenaikan tunjangan dprd dinilai tidak masuk akal. http://www.klikbalikpapan.co/berita-5195-kenaikan-tunjangan-dprd-dinilai-tidak-masuk-akal.html
Nama / Nim : Made Astrama / 07031181520029
Jurusan : Ilmu Komunikasi unsri 2015 (kelas A indralaya)
Dosen pengampu : Nur Aslamiah Supli,BIAM.,M.Sc.