Jika dihitung mundur perhelatan pelaksanaan Pilkada 2020 tinggal seminggu lagi. Disaat yang sama dua minggu terakhir angka penderita covid-19 terus meningkat. Pemerintah dan pelaksana Pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu terus meyakinkan bahwa tahapan Pilkada yang sudah di depan mata pelaksanaannya akan sukses dan tanpa hambatan. Berbagai upaya pencegahan yang dilakukan agar Pilkada tidak menjadi klaster penyebaran yang baru terus dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan menggelar simulasi pelaksanaan pencoblosan dengan mengedepankan protokol kesehatan di semua kabupaten yang melaksanakan Pilkada.
Data statistik dari satuan gugus covid menunjukkan angka total kematian yang disebabkan covid-19 ini menembus angka 16.945. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengkonfirmasi setidaknya sudah seratus lebih dokter yang meninggal karena terpapar cornovarius ini. Per tanggal 29 November 2020 kasus terpapar di seluruh Indonesia mencapai 539 ribu orang. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa virus ini masih menjadi kendala yang sangat besar bagi aktifitas normal manusia. Termasuk dalam gelaran pesta demokrasi di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada. Maka beradaptasi dengan kebiasaan baru saat pelaksaan Pilada adalah hal yang mutlak dikedepankan. Tiga hal yang mesti ditegaskan adalah menjamin keselamatan petugas pilkada, kepatuhan peserta, simpatisan dan tim sukses serta menjamin keselamatan masyarakat terutama wajib pilih.
Keselamatan Petugas Pilkada
Sebagai garda terdepan dari suksesnya pelakasanaan Pilkada disemua daerah para petugas mesti terjamin keselamatannya dalam menjalankan tugas. Petugas Pilkada yang dimaksud tidak hanya KPU dan jajaran selaku pelaksana teknis kegiatan seperti PPK, PPS, KPPS dan Linmas. Tetapi juga petugas lainnya seperti Bawaslu bersama jajaran serta para anggota TNI/Polri yang dikerahkan mengawal dan memastikan berlangsungnya Pilkada berlangsung aman dan damai. Sebelumnya seluruh petugas telah dilakukan rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sebelum hari pencoblosan tiba. Ditambah lagi aktifitas para penyelenggara hari ini memasuki tahap persiapan logistik pilkada.
Sokongan dari instansti lainnya dalam memberikan dukungan terhadap para petugas sangat diharapkan. Ketersediaan tenaga medis dan alat yang memadai menjadi salah satu bagian penting untuk mendukung suksesnya pelaksaaan Pilkada tahun ini. Sebab bukan menjadi hal yang baru lagi, padatnya aktifitas pada saat menjelang hari pencoblosan hingga beberapa hari setelah hari pelaksaan Pilkada banyak membuat petugas menjadi drop. Pada kondisi normal saja seperti pelaksaan Pemilu 2019 lalu menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sehingga kejadian tersebut bisa menjadi pengalaman bagi kita semua untuk mengantisipasi agar para petugas tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya dalam menyelesaikan tugas mereka hingga tuntasnya pelaksanaan Pemilihan ini.
Kepatuhan Peserta Pilkada
Harapan kita agar seluruh peserta, baik unsur dari calon maupun tim sukses serta simpatisan agar selalu patuh dan taat pada himbauan pemerintah sangat diharapkan. Beberapa bulan lalu saat gema perhelatan pilkada mulai ditabuh di beberapa daerah justru menunjukkan hal yang tidak dibenarkan. Para kandidat justru membuat kerumunan dengan jumlah yang sangat banyak. Deklarasi pasangan calon yang dibuat dengan konsep konser musik dan iring-iringan kendaraan yang padat sangat mengkhawatirkan. Tidak ada lagi jaga jarak saat kegiatan tersebut dilakukan, prokes diabaikan, sehingga resiko penyebaran begitu tinggi.
Tentu kita ingin hal tersebut tidak terulang menjelang bahkan saat pelaksanaan Pilkada dilaksanakan. Para calon harus bisa mengendalikan simpatisannya untuk tidak larut dalam euphoria yang membuat mereka beresiko terpapar. Sebab para calonlah yang bertanggungjawab terhadap kerumunan tersebut jika saja masih terjadi. Sanksi terhadap pelanggaran prokes juga telah ditetapkan dalam PKPU 13 tahun 2020. Sehingga kita sangat berharap para calon menjadi role model dan leader dalam mengontrol para simpatisannya patuh terhadap protokol kesehatan. Para calon kita harapkan terpibat aktif ikut mensosialisasikan hal-hal baru di TPS yang mungkin saat pemilu atau pemilihan sebelumnya tidak terdapat di TPS.
Keselamatan Masyarakat
Mengutif kata Gus Dur bahwa "yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan". Semangat dalam menciptakan demokrasi yang baik jangan sampai mengabaikan sisi kemanusiaan. Setelah penetapan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang lanjutan pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi ini banyak pihak yang menyayangkan keputusan tersebut. Tetapi negara memang harus tetap berjalan meski pandemi belum berakhir. Pemerintah, KPU dan Bawaslu mengelaborasi semua masukan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam teknis pelaksaan Pilkada. Tujuannya adalah negara ingin menjamin keselamatan rakyatnya.