Otoritas Kebijakan Pemerintah dalam Optimisme Pemulihan Ekonomi Era Covid-19 di Indonesia

Coronavirus pertama kali dijelaskan oleh Tyrell dan Bynoe pada tahun 1966, merupakan budidaya virus dari pasien dengan indikasi demam biasa. Kasus pertama pasien covid-19 ditemukan di Wuhan, Hubei, Tiongkok pada akhir desember 2019. Sampai hari ini, 11 Januari 2022 jumlah kasus di seluruh dunia sudah mencapai 310jt jiwa dan yang meninggal 5,49jt. Kemudian pada 9 Maret WHO menetapkan kasus covid-19 sebagai pandemi, karena pandemi sendiri memiliki arti : epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang.

Pandemi covid-19 berdampak pada banyak hal, salah satunya perekonomian. Kenaikan perekonomian Indonesia  bisa dipengaruhi banyak hal, seperti pariwisata, investasi, konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan kinerja ekspor. Pada masa pandemi, kenaikan perekonomian sangat dipengaruhi oleh situasi tersebut. Hal itu dikarenakan banyak kebijakan pemerintah berupa pembatasan kegiatan masyarakat yang menurunkan gairah para pelaku ekonom. Tetapi, didapatkan ternyata perekonomian Indonesia sedang membaik.

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi diketahui mengalami penurunan sebesar -2,07% (c-to-c). Akibatnya, pemerintah membuat rumusan program Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN). Program PEN diatur dalam PP 23/2020 , berisi pelaksanaan PEN dengan empat modalitas : PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, Penjaminan, dan Belanja Negara ( tidak terbatas pada subsidi bunga UMKM). Selain itu, ada Undang Undang Cipta Kerja, yang dimana terbentuk juga di dalamnya Investment Authority (INA)/Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Tujuan pemerintah membuat program itu dinilai berhasil. Hal itu terbukti dari data statistik pertumbuhan perekonomian pada tahun 2021( triwulan III) yang meningkat  sebesar  3,24% (c-to-c). Hal itu tentunya menjadi kemajuan bagi bangsa Indonesia, dan meningkatkan optimisme bangkitnya perekonomian Indonesia atas krisis yang disebabkan pandemi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Menurut Adam Smith, pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian yakni

• memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan;
• menyelenggarakan peradilan; dan
• menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum.

Pemerintah memerlukan anggaran untuk menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan mekanisme penyelenggaraannya anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menggambarkan besaran, pertumbuhan, dan juga struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB 2020 Dari Lapangan Usaha (persen)

Dari tabel laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020, dapat dilihat hasil akhir PDB ( Produk Domestik Bruto) bernilai negatif. Dalam ekonomi, hal tersebut disebut resesi. Menurut NBER, apapila terjadi resesi, tingkat pengangguran akan naik, kebiasaan berbelanja akan berbeda, penjualan retail akan semakin lambat, dan peluang ekonomi juga menurun. Ketika terjadi resesi, investasi juga akan bisa merosot dan akan beberapa pekerjaan hilang. Melambatnya konsumsi akan membuat produksi manufaktur menurun dan membuat angka PHK naik signifikan. Kondisi ini akan membuat kasus pengagguran dan kemiskinan meningkat. Saat Resesi, produksi barang dan jasa juga akan merosot sehingga menurunkan PDB nasional. Jika tak kunjung diatasi, efek domino resesi bisa  menyebar ke berbagai sektor seperti macetnya kredit perbankan sehingga inflasi yang sulit dikendalikan, atau juga sebaliknya terjadi deflasi. Neraca perdagangan yang minus, berimbas langsung pada cadangan devisa. Banyak orang akan kehilangan rumah karena tak sanggup membayar cicilan, daya beli melemah. Akan ada banyak bisnis yang terpaksa tutup. Cara utama untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga (KRT) yang bergantung pada aktivitas pembelian masyarakat. Jika situasinya tidak membaik, pemerintah harus bekerja keras pada ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah pada kuartal berikutnya untuk memastikan bahwa laporan PDB tidak turun lebih jauh pada kuartal berikutnya.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB 2021 Dari Lapangan Usaha (persen)

Pada 2021, laju pertumbuhan terlihat jauh lebih pesat dari tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya evaluasi dari pemerintah.

• Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kebijakan ini dilakukan pemerintah atas dasar solusi resesi ekonomi yang terjadi di tahun 2020. Pemulihan Ekonomi Nasional ini dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan APBN senilai 695,2 triliun. Selanjutnya triwulan IV diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif, sehingga penurunan/kontraksi pada tahun 2020 bisa ditekan semaksimal  mungkin. Salah satu yang menjadi penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Pemerintah dalam hal itu juga sangat mendukung, dengan mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dll. Pemerintah juga berupaya menggerakkan dunia usaha melalui insentif yang diberikan kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM sendiri pemerintah memberikan keringanan seperti penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan , subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjamin modal kerja hingga 10 milyar dan insentif pajak seperti pajak penghasilan. Kepada korporasi, pemerintah memberikan insentif pajak seperti bebas PPh, pengurangan angsuran PPh, mengembalikan pendahuluan PPN, menggunakan dana pemerintah untuk restrukturisasi debitur. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) juga ikut ambil bagian. Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, membeli Surat Berharga Negara, dan stabilitas makro ekonomi serta keuangan. Program PEN ini sudah terbukti berhasil karena konsumsi pemerintah jadi meningkat, yakni mencapai 0,66% (yoy).