Dewasa ini, kata keadilan terdengar dimana-mana, kepastian hukum dibanggakan dan dielu-elukan. Keadilan menjadi sebuah kata sakti yang menjadikan semua orang bangga terhadapnya. Lalu, apa arti sebuah keadilan yang sesungguhnya? Apakah keadilan itu ketika seorang pencuri ayam yang ditangkap kemudian ditempatkan di lembaga permasyarakatan yang hanya berukuran 2X1 meter dan di waktu yang sama para pejabat-pejabat tinggi yang korupsi juga ditangkap dan ditempatkan juga di lembaga permasyarakatan yang tempat dan fasilitasnya memadai melebihi fasilitas yang ada di hotel bintang 5. Oh, sangat miris mendengarnya. Apa itu yang namanya adil?
Bukankah negara ini negara hukum? Negara yang punya fundamen yang jelas dan nyata tertulis dalam kitab suci negara, UUD 1945 yang sejak dulu kala sejak Indonesia merdeka. Tapi, apakah negara ini sudah menegakkan hukum secara baik, benar dan konsekuen? Apakah kepastian hukum sudah dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat? Jawabnya, belum. Keadilan dan kepastian hukum memang sudah ada, namun pengimplementasian dari keduanya kurang dapat diraskan oleh semua lapisan. Lihat saja peristiwa-peristiwa di sekitar kita saat ini. Banyak kasus-kasus yang mungkin hanya merugikan sebagian masyarakat atau bahkan hanya lingkup keluarga saja, namun tersangka dijera dengan pasal berlapis-lapis. Mereka para tersangka bisa saja berada di LP selama bertahun-tahun dan belum bisa keluar karena masalah uang. Ketiadaan biaya membuat mereka tak bisa menyelesaikan kasus mereka karena tak bisa membayar seorang pengacara untuk menyelesaikannya di meja hijau. Namun, ketika ada kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para elite politik atau pejabat-pejabat tinggi lain mereka bisa menyelesaikan perkara mereka dalam waktu singkat karena uang yang mereka punya untuk menyewa pengacara telah tersedia. Waktu singkat? Yah, singkat sekali karena mereka para elite tak juga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para kalangan menengah ke bawah yang berada di LP bertahun-tahun.
Salahkah? Bukan salah siapa-siapa, namun jika kita mau berbenah menegakkan keadilan mungkin tak akan seperti ini. Lemahnya kepastian hukum dari para penegak hukum seharusnya menjadi koreksi kita. Haruskah kita kembali ke cara rimba, siapa kuat dialah yang menang. Tidak, bukan seperti itu. Kita adalah negara hukum dimana hukum harus tetap ditegakkan tanpa adanya diskriminasi. Pengawasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum juga perlu, termasuk juga peradilan yang adil dan transparan.