Omni Buslaw, berbicara tentang hal tersebut sudah tidak asing lagi diperdengaran kita. Bisa digambarkan seperti sebuah bus yang membawanya banyak sekali penumpang dan itupun bermacam macam karakter.
Sama seperti hal nya Omni buslaw, merupakan suatu UU yang menampung atau terdapat banyak sekali peraturan-peraturan didalamnya. Tidak hanya Peraturan lingkungan, tetapi juga mencangkup semuanya termasuk UU pesantren.
Dalam Omni buslaw ini terdapat sisi positif juga maupun sisi negatif. Dengan adanya UU pesantren ini, pondok pesantren di seluruh Indonesia bisa lebih mengenal identitas tersendiri
Sedangkan jika dilihat dari sisi negatif nya sebenarnya sangat banyak, seperti salah satunya yaitu akan terjadinya kekorupsian dana bagi mereka yang menerima imbalan. Atau bahkan sebagian besar pesantren di Indonesia harus memiliki badan hukum, karenanya jika ingin melakukan ataupun membangun sesuatu maka pesantren harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah. Sehingga kegiatan ataupun aktivitas yg ada didalam pesantren betul betul sangat terkontrol.
Dibalik semua peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, merupakan suatu kekuasaan terbesar yang diambil alih oleh partai politik.
Saat ini, partau politik sendiri memiliki peran yang sangat strategis bagi bangsa dan negara, semua alih kekuasaan pun diambil alih olehnya. Saat ini bukan hanya rakyat kecil atau bahkan ormas sekitar kita, tetapi semua lembaga hukum yang ada di Indonesia diambil alih oleh partai politik.
Maka dari itu, tidak heran jika kita ingin ingin mendaftar menjadi pemimpin masyarakat tidak lain, dia harus merupakan aliansi dari partai politik.
