Latar Belakang Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea
Ancaman nuklir di Semenanjung Korea merupakan dampak dari terjadinya berbagai peristiwa masa lalu yang melatarbelakanginya. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang membentuk kedua negara menjadi seperti sekarang. Pada perang dunia kedua, Semenanjung Korea merupakan wilayah imperialisme Jepang yang karena kekalahannya, wilayah tersebut harus terbagi menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Pembagian tersebut tidak lepas dari kedua kekuatan besar dunia pada saat itu yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS). Korea Utara dibawah kekuasaan Uni Soviet sedangkan Korea Selatan di bawah kekuasaan AS yang dimana keduanya memiliki ideologi yang berseberangan. Kedua negara tersebut berupaya untuk melakukan reunifikasi, namun tidak berhasil karena berbagai alasan, salah satunya adalah karena adanya pengembangan nuklir di Korea Utara yang dimana hal tersebut dapat mengancam stabilitas keamanan bagi negara-negara di sekitarnya, khususnya Korea Selatan.
Berbagai upaya telah dilakukan kedua negara, Korea Utara dan Korea Selatan, tetapi upaya tersebut mengalami banyak kegagalan yang dimana kegagalan tersebut terjadi karena Korea Utara yang masih tetap melakukan proliferasi nuklirnya sampai saat ini. Upaya tersebut bukan hanya dilakukan oleh Korea Selatan saja, melainkan dunia internasional juga turut ikut serta. Dunia internasional menganggap bahwa uji coba senjata nuklir merupakan sebuah ancaman kejahatan terhadap perdamaian berdasarkan hukum internasional yang ada. Salah satu upaya yang terbilang berhasil yaitu adanya kebijakan baru pada tahun 1998 terkait upaya perdamaian Korea Selatan dan Korea Utara. Kebijakan tersebut dinamakan Sunshine Policy yang dimana kebijakan ini merupakan kebijakan diplomasi yang lebih mengedepankan kerjasama ekonomi dan kemanusiaan yang mengarah pada penyatuan Korea kembali. Tetapi pada tahun 2002 Korea Utara mengeluarkan pernyataan bahwa ia akan keluar dari perjanjian tersebut dan melanjutkan perkembangan nuklir nya. Pembicaraan terkait denuklirisasi lewat Six Party Talks juga gagal diwujudkan karena ditolak oleh Korea Utara terhadap fasilitas nuklirnya pada tahun 2009.
Langkah dunia internasional yang cukup keras dalam menghadapi ancaman nuklir di Semenanjung Korea adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 239 tahun 2017 yang dimana resolusi tersebut pembatasan ekspor minyak dan produksi minyak bumi ke Korea Utara. Hal tersebut dilakukan untuk memaksa Korea Utara menghentikan program nuklirnya. Tetapi pada kenyataannya, Korea Utara tetap melakukan serangkaian uji coba rudal dan senjata nuklir hingga beberapa tahun terakhir. Adanya pengembangan nuklir Korea Utara menghasilkan dampak ancaman dalam kawasannya, bahkan ke luar kawasannya, yaitu kawasan Asia Tenggara. Ketegangan tersebut menimbulkan kekhawatiran dalam keamanan ribuan warga negara asing, khususnya Indonesia, yang tinggal dan bekerja di Korea Selatan. Bukan hanya keamanan warga negara asingnya saja, melainkan dampak ekonomi bagi negara sekitarnya.
Tantangan, dan Peluang Indonesia dalam Merespons Ketegangan Nuklir di Semenanjung Korea
Dalam konteks keamanan nuklir, Indonesia berpartisipasi penuh dalam berbagai pertemuan yang membahas tindak lanjut keamanan nuklir. Bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat dengan keikutsertaan Indonesia dalam merespon ancaman krisis nuklir Korea. Keterlibatan Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia melahirkan tantangan baru yang harus dihadapi Indonesia. Beberapa tantangan Indonesia dalam merespon krisis nuklir Korea, yaitu; (1) Mengajak negara-negara Asean, Cina, dan Rusia untuk menekan Korea Utara agar mau kembali berdialog dalam six party talks, (2) Membujuk Korea Utara agar mau melunakkan sikapnya melalui hubungan baik yang sudah lama terjalin, dan (3) memastikan Korea Utara kembali ke norma-norma internasional dan piagam PBB.
Selain tantangan dalam merespon krisis nuklir Korea, Indonesia juga harus memanfaatkan peluang yang ada untuk menghentikan ancaman nuklir dari Semenanjung Korea. Beberapa peluang yang dapat digunakan Indonesia dalam merespon krisis nuklir Korea yaitu; (1) Memanfaatkan aktivitas Diplomasi Pertahanan dengan Korea Utara, (2) Meningkatkan kesadaran negara-negara ASEAN dalam memelihara kondisi kawasan Asia-Pasifik yang aman dan stabil. dan (3) Memanfaatkan forum regional dan kerjasama multilateral dalam penyelesaian krisis nuklir Korea.
Peran Indonesia dalam Merespon Ketegangan Nuklir di Semenanjung Korea
Indonesia dan Korea Utara memiliki hubungan yang baik sejak lama yang dimana hal tersebut dapat menjadi aktor penting di ASEAN yang dapat mengatasi ketegangan yang terjadi di Semenangjung Korea. Sejak 2011, Indonesia konsisten dalam mendukung terkait larangan adanya pelucutan senjata nuklir. Indonesia aktif dalam mengikuti berbagai forum internasional maupun regional yang dimana dalam forum tersebut Indonesia selalu menyuarakan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Berbagai resolusi yang mengutuk perkembangan nuklir dan peluncuran rudal balistik di Korea Utara telah Indonesia dukung karena dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Peluncuran rudal balistik Korea Utara, banyak melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan hal tersebut, dunia internasional, khususnya Indonesia mendesak Korea Utara untuk mematuhi kewajibannya tentang denuklirisasi Semenanjung Korea. Salah satu forum dialog yang Indonesia lakukan dalam merespon ketegangan di Semenanjung Korea adalah melalui ASEAN Regional Forum (ARF). Selain itu, Indonesia juga berhasil menyatukan kedua Korea pada Asian Games 2018 yang dibantu oleh ASEAN untuk membuat komitmen dengan Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi. Pemerintah Korea Selatan sendiri menyatakan bahwa bantuan dari negara-negara ASEAN sangat berpengaruh untuk membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.