Demokrasi di Indonesia membentang sepanjang sejarah modern negara ini dengan dinamika yang mencerminkan perjalanan panjang dan kompleks. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menjalani beberapa percobaan sistem pemerintahan sebelum akhirnya mengadopsi demokrasi parlementer pada tahun 1950. Namun, periode ini tidak berlangsung lama, dan pemerintahan demokrasi mengalami ketidakstabilan akibat konflik internal dan eksternal, termasuk Agresi Militer Belanda.
Pada tahun 1959, Presiden Sukarno memperkenalkan konsep "Demokrasi Terpimpin," yang menggabungkan elemen demokrasi dengan kontrol pemerintah yang lebih kuat. Meskipun tujuannya adalah menciptakan stabilitas politik dan sosial, sistem ini memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintah, dan konsep ini berakhir pada tahun 1965 dengan kudeta militer yang membawa Soeharto berkuasa. Selama Orde Baru, Indonesia mengalami periode otoriterisme yang stabil secara politik tetapi diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan sipil.
Pergeseran signifikan terjadi pada tahun 1998 ketika demonstrasi mahasiswa dan tekanan masyarakat memaksa Soeharto mundur dari kekuasaan. Reformasi politik dimulai, membuka jalan bagi pemulihan demokrasi di Indonesia. Konstitusi 1945 diubah untuk mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi langsung, dan pada tahun 1999, Indonesia mengadakan pemilihan umum langsung pertamanya. Proses ini menandai awal dari era demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif di Indonesia.
Sejak saat itu, negara ini telah mengalami serangkaian pemilihan umum yang relatif damai, menyaksikan transisi kekuasaan dari satu partai ke partai lainnya. Meskipun demikian masih banyak masalah masalah demokrasi yang sedang dihadapi oleh indonesia saat ini berikut pembahasannya mengenai masalah demokrasi di indonesia:
1.Korupsi:Salah satu masalah utama adalah korupsi yang masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis. Upaya penindakan dan pencegahan korupsi perlu diperkuat untuk membangun tatanan demokrasi yang lebih bersih dan akuntabel. Berikut data mengenai jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi di indonesia:
Indonesiabaik.id
Dapat dilihat kalau angka korupsi di indonesia masih sangat tinggi dilihat dari tahun 2022 yaitu 34% yang menunjukkan angka yang tinggi. seharusnya negara indonesia terus melakukan upaya agar tingkat korupsi di indonesia bisa terus menurun di masa depan.
2.Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial: Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial juga menjadi tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia. Disparitas antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi menciptakan ketidakadilan yang dapat mengancam stabilitas sosial. Pemerintah perlu secara aktif mencari kebijakan yang mempromosikan inklusivitas dan distribusi kekayaan yang lebih adil untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat. Berikut data infografis mengenai tingkat kemiskinan yang berada di indonesia:
Indonesiabaik.id