Reformasi Kebijakan Membuka Peluang Investasi untuk Tingkatkan Perikanan Nasional

Dalam rangka berada di garis depan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di tingkat global, Indonesia telah memulai reformasi perikanan sejak dua tahun lalu, terutama dalam menjaga kedaulatannya di laut. Selain menangani illegal fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) selaku lembaga yang bertugas dalam menjaga dan mengembangkan laut Indonesia senantiasa fokus untuk meningkatkan investasi selama masa transisi menuju perikanan berkelanjutan, baik sektor perikanan tangkap maupun budidaya.

Semangat reformasi perikanan mendorong stimulasi global dan menggalang kerja sama dengan negara-negara berkembang. Reformasi kebijakan dalam rangka pengelolaan perikanan ini dinilai amat sangat signifikan dalam mendukung perekonomian yang sekarang sedang melambat. Yakni dengan membuka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, strategi ini dinilai sebagai salah satu langkah utama untuk membangun industri kelautan dan perikanan Indonesia. Mengapa demikian? 

Pengembangan investasi berdampak pada pelebaran industri perikanan Indonesia. Masuknya investasi baru dalam sektor ini berdampak pada penurunan biaya produksi, mengembangkan produk dan jasa baru, serta meningkatkan kualitas produk ke pasar baru. Karena investasi berkelanjutan bisa berasal dari sektor hilir, seperti pembangunan fasilitas pendingin (cold storage), pembangunan unit pengolahan ikan dan industri turunan lainnya. Dengan demikian, pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur juga dapat meningkat dan merata.

Saat ini, investasi sektor kelautan dan perikanan lebih banyak berfokus di Pulau Jawa. Untuk itu, sangat penting mengarahkan investasi yang ada untuk dikembangkan ke pulau-pulau lain di luar Jawa. Perlu adanya pemerataan investasi sektor kelautan dan perikanan di kawasan perairan nusantara. Salah satunya adalah dengan menggali potensi investasi kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia Timur dan Tengah yang masih terbuka lebar. Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah salah satu wilayah investasi yang didorong oleh pemerintah karena memiliki potensi dalam pengembangan industri perikanan.

Disisi lain, investasi yang masuk ke Indonesia tentunya harus memperhatikan beberapa syarat yang berkaitan dengan kelestarian sumber daya alam. Seperti menjaga ekosistem, keberlangsungan stok ikan, serta berbagai hal lain yang sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya berkelanjutan Indonesia.

Sejauh ini, sektor pemasaran dan pengolahan dalam sektor kelautan dan perikanan dinilai paling diminati oleh para investor. Tahun 2016 ini, KKP telah menargetkan investasi dari swasta sebesar Rp 15 triliun. Sehingga nilai pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat mencapai 7 persen. KKP juga menargetkan nilai investasi kelautan dan perikanan pada 2016 sampai 2019 meningkat menjadi Rp 95 triliun.

Selain meningkatkan investasi, hal penting lainnya yang harus disoroti adalah kualitas produk perikanan tangkap maupun budidaya serta sistem ketelusuran perikanan. Indonesia juga perlu mendorong dunia untuk perkuat kualitas data perikanan dan meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan program ketelusuran (traceability) ikan dan produk perikanan. Sistem ketertulusuran diterapkan dengan tujuan agar produk perikanan berkualitas, dapat dilacak dari titik saat penangkapan hingga ke tangan konsumen, sehingga dapat mencegah masuknya produk ilegal ke dalam rantai pasokan di tingkat global. Sistem ketelusuran perikanan di Indonesia ini sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.